Sri Mulyani Indrawati diakui dunia internasional sbg perempuan yg tegas & berani dlm memberantas korupsi di Indonesia
WASHINGTON (TrustLaw) – Seorang wanita yang hebat bisa membuat perbedaan besar dalam menanggulangi korupsi. Sri Mulyani Indrawati buktinya.
Sri Mulyani memiliki reputasi sebagai seorang reformis yang berani ketika dia membersihkan lembaga perpajakan di Indonesia dan meningkatkan pendapatan pemerintah sewaktu menjabat sebagai menteri keuangan perempuan pertama Indonesia. Jabatan yang membawahkan 60.000 orang ini diembannya sejak 2005 hingga 2010. Saat ini Sri Mulyani menjabat sebagai Direktur Pengelola Bank Dunia.
Prestasi Sri Mulyani membuat dia masuk dalam daftar majalah Forbes sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di dunia. Tahun lalu, 2011 Sri Mulyani berada di peringkat ke-65. Sikap tegasnya juga melahirkan banyak musuh yang berasal dari elit pengusaha di Indonesia, terutama setelah kantor pajak menerbitkan daftar 100 Pengemplang Pajak yang di dalamnya termasuk perusahaan batubara milik konglomerat dan politisi Aburizal Bakrie. Sri Mulyani mengundurkan diri dari jabatan Menteri Keuangan RI pada tahun 2010. Beberapa orang mengatakan pengunduran diri ini karena tekanan politik.
Di bawah kepemimpinannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil baik. Indonesia terhindar dari krisis keuangan global, penerimaan pajak naik, utang pemerintah menurun dan investasi dalam bentuk penanaman modal asing meningkat. Sri Mulyani percaya bahwa kualitas kepemimpinan dan keberanian untuk menghadapi korupsi lebih penting daripada sekadar jumlah perempuan yang memegang jabatan tinggi pemerintahan.
“Jika Anda memiliki perempuan yang sangat berkualitas dan kuat, maka satu perempuan pun bisa membuat banyak perubahan,” katanya dalam sebuah wawancara. “Ini bukan soal jumlah tapi soal kemampuan sang perempuan menempatkan posisinya dan menjalankan kebijakannya. ”
Berikut adalah wawancara dengan Sri Mulyani, untuk topik ‘ Kisah Tentang Kepemimpinan Perempuan’ yang merupakan bagian dari kegiatan Trust Women Conference yang berlangsung pada 4-5 Desember 2012 di London.
Pengaruh apa yang mendorong makin banyak perempuan menduduki jabatan publik yang berhadapan dengan korupsi?
Dari pengalaman saya sendiri, ketika kita merancang program-program pembangunan di tingkat akar rumput yang melibatkan perempuan dan terutama kaum ibu, terbukti kualitas pelayanan publik meningkat… Di tingkat akar rumput saya lebih percaya diri mengatakan bahwa dalam memenuhi kebutuhannya, perempuan lebih fokus pada keluarganya daripada untuk dirinya sendiri.
Di tingkat masyarakat yang lebih luas, sedikit berbeda. Komitmen pejabat perempuan yang memegang jabatan publik, dalam pengalaman saya, lebih bergantung pada nilai-nilai pribadi mereka dan cara mereka mendapatkan jabatannya. Tidak bisa disamaratakan.
Sebuah sistem yang lebih terbuka dan demokratis di mana nilai-nilai dan pemahaman tentang korupsi sudah lebih maju akan berbeda dengan sistem yang lebih tertutup di mana pejabat publik sering tidak melihat korupsi sebagai pelanggaran serius. Memiliki lebih banyak perempuan dalam sistem tertutup tidak berdampak banyak pada pemberantasan korupsi.
Tapi alasan yang lebih besar membawa perempuan ke dalam pemerintahan dan mempromosikan kesetaraan umum adalah bahwa hal itu akan menciptakan sebuah pandangan yang lebih seimbang dalam pilihan kebijakan publik. Menangani korupsi lebih bergantung pada sistem politik dan apakah lembaga-lembaga hukum dikembangkan dan undang-undang anti-korupsi ditegakkan.
Bagaimana pengalaman Anda di Indonesia?
Ketika Indonesia kurang demokratis dan transparan, korupsi dianggap sebagai perilaku normal. Misalnya, ketika gaji masih rendah, menerima suap dianggap sebagai standar untuk menambah gaji Anda, sesuatu yang diperlukan untuk bertahan hidup, dan bukan konflik kepentingan. Kemudian jika Anda tidak menjadi kaya setelah menjadi pejabat publik, Anda dianggap bodoh.
Dalam lingkungan ini, ada beberapa perempuan yang tengah berkuasa memperkenalkan nilai-nilai yang berbeda. Selain itu, perempuan yang sedikit menjadi pejabat ini, tidak memiliki kewenangan anggaran sehingga kesempatan mereka untuk korupsi lebih kecil.
Langkah pertama untuk menaklukkan korupsi di Indonesia adalah memperkenalkan konsep bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan. Awalnya sedikit sekali pemahaman tentang ini, jadi walaupun ada struktur hukum – ada biro anti korupsi dan undang-undang anti korupsi – prakteknya masih ketinggalan. Kerangka hukum adalah kondisi yang diperlukan tetapi tidak cukup karena untuk partai politik dan bagi orang-orang pada umumnya tidak jelas apa ukuran anti-korupsi dalam praktek.
Dalam kasus saya, pertama-tama saya harus mengubah sumber korupsi, yaitu kecukupan gaji. Ketika gaji rendah, seluruh sistem bersedia menerima suap. Lalu saya harus bekerja dengan publik dan media dalam mengubah persepsi masyarakat tentang penerimaan korupsi.
Apakah pandangan bahwa perempuan adalah kaum yang lebih adil membantu Anda sebagai juru kampanye anti korupsi?
Pertama saya dibesarkan di sebuah keluarga dengan nilai-nilai yang kuat. Orang tua saya adalah guru sekolah. Nilai-nilai tersebut menghasilkan dasar yang sangat penting yang dikombinasikan dengan karakter posisi saya.
Mengetahui bahwa saya adalah menteri keuangan perempuan pertama dalam sejarah Indonesia, yang cukup memberi tekanan besar, dan itu memberi Anda motivasi untuk berbuat sesuatu yang signifikan untuk negara Anda … Ya, ada tekanan yang nyata atau kesadaran diri menjadi menteri keuangan perempuan pertama di negara yang korup. Anda harus selalu melakukan hal yang benar.
Suatu bidang penelitian menunjukkan bahwa jika kaum perempuan memegang setidaknya 30% jabatan publik maka pemerintahan akan lebih baik dan korupsi akan berkurang. Ada pendapat Anda?
Saya akan sangat ambivalen tentang itu. Ini lebih pada soal kualitas daripada jumlah perempuan di jabatan publik. Jika Anda memiliki perempuan yang sangat berkualitas dan kuat, bahkan satu perempuan dapat membuat banyak perubahan. Ini bukan soal jumlah tapi soal kemampuan sang perempuan menempatkan posisinya dan menjalankan kebijakannya. Namun Sri Mulyani setuju bahwa perumusan kebijakan oleh laki-laki saja tidak menghasilkan hasil yang terbaik.
Dalam lingkungan yang didominasi kaum laki-laki, saya harus katakan kadang-kadang tercipta banyak…, mereka bisa kurang sensitif terhadap persepsi publik. Dalam politik yang didominasi kaum laki-laki, mereka cenderung merasa nyaman di antara mereka sendiri dan tidak mencari pandangan lain.”
Apakah kita sudah membuat kemajuan dalam pemberantasan korupsi?
Tentu kita membuat kemajuan dalam pengentasan kemiskinan. Dalam kebijakan publik, ketika perempuan lebih banyak memegang posisi politik dan memiliki kontrol lebih besar atas harta dan pendapatan, kita saksikan dampak yang lebih besar dalam mengakhiri kemiskinan.
Hasilnya sudah lebih dapat diandalkan ketika perempuan mengambil keputusan untuk keluarganya. Wanita selalu memikirkan anak terlebih dahulu, mereka akan menghabiskan lebih banyak untuk makanan dan kesehatan. Bukti untuk ini sangat kuat.
Dan penelitian kami menunjukkan bahwa kesetaraan gender bukan hanya hal yang benar untuk dilakukan, namun ini juga berarti ilmu ekonomi yang cerdas. Negara-negara berkembang dengan lebih cepat dan lebih baik ketika perempuan menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.
Di arena politik ini akan memakan waktu lebih lama, katanya. Dalam ranah kebijakan publik, perlu ada pengakuan atas sudut pandang yang berbeda. Ini bukan hanya tentang pemberantasan korupsi, ini menyangkut kualitas seluruh kebijakan publik yang akan diperbaiki ketika perempuan berucap… Wanita harus bertanggung jawab dan berpikir lebih dari sekadar manfaat yang sangat sempit untuk diri sendiri, mereka berpikir tentang “apakah itu baik untuk keluarga saya dan anak-anak saya?” Jika Anda menggabungkannya pada tingkat yang lebih tinggi, hal itu akan menguntungkan masyarakat.”
Sumber: http://www.trust.org/trustlaw/news/how-one-woman-took-a-stand-against-corruption-in-indonesia/
SMI Presidenku 