Problematika Yuridis di seputar Peraturan KPU No.: 14/2012 dan Peraturan KPU No.: 15/2012 dan Implikasinya

By: Horas A Naiborhu *)

Pengumuman KPU pada tanggal 28 Oktober 2012 tentang Hasil Verifikasi Administrasi partai-partai politik yang mendaftarkan diri menjadi peserta Pemilu 2014 layak diduga adalah suatu tindakan pejabat tata usaha negara tanpa dasar hukum yang sah. Demikian pula, verifikasi faktual oleh KPU atas partai-partai politik yang saat ini tengah berlangsung juga layak diduga tanpa dasar hukum yang sah. Mengapa demikian? Mari kita lihat!

Sejatinya, pemberitahuan tentang Hasil Verifikasi Administrasi wajib diberitahukan oleh KPU kepada pimpinan partai-partai politik tingkat nasional dan kepada KPUD (provinsi dan kabupaten/kota) dalam jangka waktu tanggal 23 s/d 25 Oktober 2012. Demikian menurut Peraturan KPU No.: 11/2012. Peraturan KPU No.: 11/2012 itu sendiri adalah perubahan tentang Peraturan KPU No.: 07/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Akan tetapi, sampai dengan terlampauinya jangka waktu tanggal 23-25 Oktober 2012, KPU tak kunjung memberitahukan Hasil Verifikasi Administrasi itu.

Dalam keterangannya kepada pers pada tanggal 25 Oktober 2012 Komisioner sekaligus Ketua KPU Husni Kamil Manik memberitahukan bahwa pengumuman hasil verifikasi administrasi partai-partai politik tidak jadi dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2012. Alasannya menurut Husni Kamil Manik sebagaimana dikutip oleh Kompas.com (26/10/2012) adalah: “Putusan penundaan pengumuman verifikasi administrasi lebih disebabkan oleh kita yang masih mencermati berkas yang telah diterima.” Pada bagian lain, Kompas.com (26/10/2012) juga mengutip pernyataan Komisioner KPU, Ida Budianti, yang menyatakan: “KPU punya wewenang mengendalikan Pemilu terhadap dampak demokrasi kita. Pada proses administrasi ini KPU memandang (verifikasi administrasi) dilakukan secara cermat dan tepat. Untuk itu kami mengelola waktu verifikasi (faktual) yang berakhir tanggal 3 November mendatang.

Dari pernyataan kedua komisioner KPU itu, tidak ada pemberitahuan tentang perubahan dasar hukum tahapan dan jadual verifikasi partai-partai politik.

Demikian pula, ketika KPU mengumumkan hasil verifikasi administrasi partai-partai politik pada malam hari tanggal 28 Oktober 2012 sama sekali tidak ada pemberitahuan tentang perubahan dasar hukum tahapan dan jadual verifikasi partai-partai politik. Bahkan, Kompas.com tanggal 28 Oktober 2012 secara jelas-jelas menyebut bahwa dasar hukum pengumuman tanggal 28 Oktober 2012 adalah Peraturan KPU No.: 11/2012. Namun, KPU sama sekali tidak pernah memberikan ralat atas pemberitaan tersebut.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI pada pagi/siang hari tanggal 29 Oktober 2012, KPU juga tidak memberitahukan adanya perubahan dasar hukum tahapan dan jadual verifikasi partai-partai politik. Bahkan, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Taufik Effendy, sebagaimana dikutip Kompas.com (29/10/2012), dengan jelas-jelas menyatakan: “Intinya, KPU bekerja sesuai dengan peraturan undang-undang dan Peraturan KPU. Kalau terjadi penundaan berlarut-larut ya tidak bagus. Jangan sampai melanggar Peraturan KPU No.: 11/2012.” (penekanan ditambahkan oleh HAN). Dan, terhadap pernyataan tersebut, KPU sama sekali tidak memberikan ralat bahwa Peraturan KPU No.: 11/2012 sudah dirubah dengan Peraturan KPU yang baru.

Dari uraian di atas kita dapat menyimpulkan bahwa dasar hukum verifikasi partai-partai politik masih tetap Peraturan KPU No.: 11/2012 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No.: 07/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dan Peraturan KPU No.: 12/2012 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No.: 08/2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dengan kata lain, sampai dengan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI tanggal 29 Oktober 2012, Peraturan KPU No.: 14/2012 dan Peraturan KPU No.: 15/2012 BELUM ADA!

Akan tetapi, pada malam hari tanggal 29 Oktober 2012 sekitar pukul 19 WIB, dalam suatu dialog interaktif dengan salah satu Komisioner KPU di suatu stasiun televisi swasta, Ketua Umum Partai SRI Daminus Taufan mempertanyakan dasar hukum pengunduran pengumuman hasil verifikasi administrasi partai-partai politik menjadi tanggal 28 Oktober 2012. Padahal, menurut Peraturan KPU No.: 11/2012, pemberitahuan hasil verifikasi administrasi itu seharusnya dilaksanakan dalam kurun waktu tanggal 23-25 Oktober 2012. Pertanyaan Ketua Umum Partai SRI itu tidak sempat dijawab oleh Komisioner KPU yang bersangkutan karena dialog melalui sambungan telepon itu secara tiba-tiba terputus, entah karena masih teknis ataukah karena unsur kesengajaan. Yang pasti, segenap unsur Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai SRI tetap dihantui oleh rasa penasaran: Apakah yang menjadi dasar hukum pengumuman KPU tanggal 28 Oktober 2012 tentang hasil verifikasi administrasi partai-partai politik?

Pagi hari tanggal 01 November 2012, saya kebetulan datang ke Kantor DPN Partai SRI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pada saat itu, Ketua Umum Partai SRI Damianus Taufan beserta sejumlah pengurus teras DPN Partai SRI, antara lain Sekretaris Nasional Yoshi Erlina, Bendahara Umum Susy Rizky, Ketua Bidang Politik Rocky Gerung, Ketua Bidang Organisasi Donny Ardiyanto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Fika Rosemary sedang terlibat suatu diskusi yang menurut saya cukup serius. Beberapa saat lamanya saya tidak memahami substansi diskusi saat itu sampai dengan Ketua Bidang Organisasi Donny Ardiyanto, memperlihatkan kepada saya foto copy Peraturan KPU No.: 14/2012 dan Peraturan KPU No.: 15/2012 masing-masing tertanggal 25 Oktober 2012. Kalau Peraturan KPU No.: 14/2012 adalah perubahan atas Peraturan KPU No.: 11/2012, maka Peraturan KPU No.: 15/2012 adalah perubahan atas Peraturan KPU No.: 12/2012. Sangat menarik bahwa pada naskah Peraturan KPU No.: 14/2012 dan Peraturan KPU No.: 15/2012 tersebut tidak tercantum tanggal pengundangan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagaimana layaknya peraturan perundang-undangan pada umumnya.

Hal yang tidak kalah menarik adalah informasi pada website resmi KPU tertanggal 29 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa pengundangan kedua peraturan perundang-undangan tersebut sedang dalam proses. Dan informasi tersebut tetap terpasang setidak-tidaknya sampai tanggal 06 November 2012!

Mencermati fakta tersebut, Ketua Umum Partai SRI Damianus Taufan segera memerintahkan salah satu staf di Kantor DPN Partai SRI untuk melakukan pemeriksaan hal tersebut secara langsung ke Kementerian Hukum dan HAM yang kebetulan terletak tidak begitu jauh. Beberapa saat kemudian, Ketua Umum DPN Damianus Taufan memperoleh pemberitahuan bahwa Peraturan KPU No.: 14/2012 dan Peraturan KPU No.: 15/2012 memang belum diundangkan di Berita Negara Republik Indonesia.

Sepanjang menyangkut Peraturan KPU No.: 14/2012 dan Peraturan KPU No.: 15/2012 tentu kita perlu mendasarkan pendirian pada Pasal 87 UU No.: 12/2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan yang berbunyi: “Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.”, serta Pasal 95 UU No.: 12/2011 yang berbunyi: “Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

Oleh karena itu, Peraturan KPU No.: 14/2012 dan Peraturan KPU No.: 15/2012 tidak berlaku, tidak mempunyai kekuatan mengingat, dan naskah yang disebarluaskan harus dianggap tidak pernah ada.

Berdasarkan hasil diskusi dan hasil pemeriksaan ke Kementerian Hukum & HAM tersebut, DPN Partai SRI saat itu juga segera menuju Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat guna mengajukan laporan/pengaduan tentang adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan verifikasi administrasi partai-partai politik oleh KPU. Dalam perkembangannya kemudian, Bawaslu mengeluarkan Rekomendasi ke KPU yang pada intinya menyatakan bahwa 12 partai politik yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi oleh KPU, setelah diteliti oleh Bawaslu, ternyata harus dinyatakan lolos dan harus diikut-sertakan dalam verifikasi faktual. Namun, Rekomendasi itu diabaikan oleh KPU yang kemudian telah menghadapkan para Komisioner KPU ke depan persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang sampai saat ini masih berlangsung.

Pada hari Jumat, 09 November 2012 saya selaku warga Negara Republik Indonesia mendaftarkan judicial review atas Peraturan KPU No.: 14/2012 dan Peraturan KPU No.: 15/2012 ke Mahkamah Agung RI untuk diuji kesesuaiannya dengan UU No.: 12/2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan. Landasan yuridisnya jelas, yakni Pasal 31A ayat (1) UU No.: 03/2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.: 14/1985 tentang Mahkamah Agung jo Pasal 9 ayat (2) UU No.: 12/2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan yang menyataka bahwa pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang terhadap undang-undang adalah wewenang Mahkamah Agung. Sedangkan menurut Pasal 31A ayat (2) UU No.: 03/2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.: 14/1985 tentang Mahkamah Agung pengujian atas peraturan perundang-undangan dapat diajukan secara perorangan. Sampai kini, judicial review tersebut masih dalam proses.

Akan tetapi, pada hari Senin tanggal 12 November 2012 pagi hari saya membaca media massa bahwa website resmi KPU tidak dapat diakses dengan tulisan: UNDER MAINTAINANCE. Namun, pada dini hari Selasa tanggal 13 November 2012 saya dapat mengakses website tersebut dan dapat mengunduh salinan Peraturan KPU No.: 15/2012 dalam bentuk pdf yang telah disertai dengan tulisan: DI UNDANGKAN DI JAKARTA TANGGAL 25 OKTOBER 2012, TERTANDA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA: AMIR SYAMSUDDIN, dengan Nomor Berita Negara 1048B. Agak  mengherankan bagi saya bahwa Peraturan KPU No.: 14/2012 ternyata tidak tersedia di website tersebut. Padahal, kedua peraturan itu menyangkut hal yang kurang lebih sama, di mana dari segi penomoran Peraturan KPU No.: 14/2012 mestinya lebih dahulu diundangkan.

Mengingat fakta-fakta: a). Dalam berbagai kesempatan sampai dengan siang hari tanggal 29 Oktober 2012, KPU tidak pernah bicara tentang Peraturan KPU No.: 14/2012 dan Peraturan KPU No.: 15/2012; b). pada website resmi KPU tertanggal 29 Oktober 2012 tertulis bahwa pengundangan kedua peraturan tersebut sedang dalam proses; c). tanggal 12 November 2012 website resmi KPU tidak dapat diakses; d). tanggal 13 November 2012 secara tiba-tiba ditampilkan Peraturan KPU No.: 15/2012 yang disertai dengan tanggal  pengundangan 25 Oktober 2012; maka adalah wajar apabila timbul dugaan telah terjadinya tindak pidana dalam penetapan dan pengundangan Peraturan KPU No.: 14/2012 dan Peraturan KPU No.: 15/2012. Dugaan tersebut secara resmi telah disampaikan oleh Ketua Umum Partai SRI Damianus Taufan dalam persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tanggal 13 November 2012 di Gedung BPPT, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta disertai dengan alat-alat bukti. Bahkan pada malam hari tanggal 14 November 2012, saya mendapatkan informasi bahwa perihal pengundangan Peraturan PKU No.: 15/2012 yang diduga melanggar hukum berikut alat-alat buktinya telah sampai ke tangan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin. Sejauhmana pengundangan tersebut sungguh-sungguh dilakukan berdasarkan hukum ataukah justru dengan cara melawan hukum tentu sangat tergantung pada informasi dari Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin. Akan tetapi, penyelidikan tentang keabsahan pengundangan itu tetap menjadi hal yang menarik dengan mendasarkan langkah pada adagium dasar dalam Kriminologi: TIDAK ADA KEJAHATAN YANG SEMPURNA. Artinya, dalam setiap tindak kriminal selalu ada jejak langkah yang berlaku sebagai alat bukti.

Apabila terbukti bahwa penetapan dan pengundangan kedua peraturan tersebut dilakukan secara melawan hukum, maka pada tingkat hukum tata usaha negara tindakan itu sendiri dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya adalah TIDAK SAH. Sedangkan pada tingkat hukum pidana, memasukkan keterangan yang tidak benar ke dalam suatu akta otentik adalah tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHPidana dengan ancaman hukuman selama-lamanya 7 (tujuh) tahun pidana penjara. Sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka sejauhmana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut adalah norma hukum yang dalam terminologi Hans Kelsen mempunyai validity dan efficacy sekaligus, tentu sangat tergantung pada kongruensi antara langkah konkrit para penyelenggara kekuasaan negara dengan adagium hukum yang berlaku universal: FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM, yang berarti: KEADILAN HARUS DITEGAKKAN WALAU PUN LANGIT RUNTUH…

*) Penulis adalah pengamat & praktisi hukum.

This entry was posted in Partai SRI & KPU and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s