Korupsi Sentripetal

SMI Partai SRI

Sri Mulyani Indrawati diakui keberhasilannya dalam mereformasi Departemen Keuangan

Oleh : Donny Syofyan*)

Korupsi merupakan skandal klasik dalam panggung politik di Indonesia. Tatkala masyarakat sudah muak dengan berita seputar kasus korupsi Nazaruddin yang menjerat para pejabat di Kementerian Pemuda dan Olah Raga, kini kasus korupsi teranyar kembali menimpa petinggi negera ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu menangkap Dharnawati, seorang pengusaha, yang diduga memberikan uang suap sejumlah Rp 15 milyar kepada dua pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ali Mudhori dan Fauzi.  Kedua pejabat ini dituduh telah menjadi makelar dalam kasus suap Program Percepatan Pembangunan Daerah Transmigrasi.

Ali Mudhori dan Fauzi, kedua-duanya adalah anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), disebut-sebut memiliki kantor pada lantai yang sama dengan dengan Muhaimin Iskandar. Sebagaimana diketahui, Muhaimin kini adalah Ketua Umum PKB.  Mencermati  gelombang skandal korupsi yang menjadi-jadi belakangan ini, amat jelas bahwa gerakan korupsi  kian menguat menuju lingkaran pusat kekuasaan, sebuah tren korupsi sentripetal sebagaimana diindikasikan oleh hal-hal berikut ini.

Pertama, tren korupsi makin elitis. Ali Mudhori, Fauzi dan sejumlah pejabat lainnya yang ditahan— sekretaris Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) dan Dadong Irbarelawan, Kabag Program Evaluasi Ditjen P2KT—bisa disebut sebagai  orang-orangnya menteri. Sikap Muhaimin yang menyangkal mengetahui Ali dan Fauzi menunjukkan betapa lemahnya ‘sense of navigation’-nya di kementeriannya.

Sungguh aneh Muhaimin tidak tahu apa-apa tentang persoalan kebijakan substansial yang terjadi di kantornya. Minimnya pengetahun seorang menteri terhadap bawahannnya ataupun lalu lintas peristiwa yang berlangsung di kantornya jelas akan mempersulit penerapan zero tolerance terhadap peluang korupsi pada pejabat-pejabat korup yang masih bercokol di kementerian tersebut. Besar kemungkinan bahwa perang terhadap korupsi bakal gagal total karena kuasa lingkaran mafia hukum dan bisnis yang masih setia mengaduk-aduk para koruptor yang masih bercokol dalam birokrasi.

Gegap gempita skandal korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan juga di Kementerian Pemuda dan Olahraga terbuhul erat dengan fakta bahwa mayoritas para penteri adalah politisi, bukan profesional murni.  Bila para politisi lebih banyak menghadapi tekanan politik dan godaan kepentingan, sementara kaum profesional jauh lebih diuntungkan karena punya daya tonjok yang lebih tanpa rugi kehilangan apapun dalam mengeksekusi transformasi yang radikal sekalipun.

Sri Mulyani Indrawati bisa disebut sebagai figur profesional yang paling sukses dalam era reformasi ini. Keberhasilannya mengawali reformasi birokrasi dalam tempo yang terbilang singkat pada masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan menunjukkan bahwa transformasi yang sukses merupakan gabungan antara kejeniusan konseptual yang dimiliki dan keberanian untuk menerabas tekanan politik dan sistem yang korup.

Bersamaan dengan exit strategy yang luar biasa, kesuksesan seorang Sri Mulyani tak bisa dilepaskan dari latar belakangnya sebagai seorang profesional murni yang terbukti memberikan kontribusi yang lebih dalam upaya pemberantasan korupsi yang sudah berakar tunggang di lembaga pemerintahan “paling basah”, Kementerian Keuangan.

Kedua, peperangan terhadap korupsi makin gagal di tangan politisi yang selama ini dianggap kalangan reformis. Muhaimini Iskandar atau Andi Mallarangeng selama ini bisa dianggap sebagai tokoh-tokoh yang mewakili kalangan reformis pasca era Soeharto. Andi Mallarangeng punya andil dalam membentuk Undang-undang Politik dan  Undang-undang Pemerintahan Daerah yang baru semenjak menjadi anggota Tim Tujuh pada 1998-1999. Sementara, Muhaimin Iskandar adalah politisi tulen PKB yang memulai debutnya sebagai wakil ketua DPR pada 1999-2004. Mewakili kaum reformis, seyogianya mereka berdiri di garda depan dalam pemberantasan korupsi sebagai musuh bersama bangsa yang sama-sama dilawan sejak keruntuhan Soeharto.

Sayangnya, level korupsi yang mengagetkan di pelbagai kementerian pascareformasi malah menempatkan kaum reformis sebagai pihak yang tergugat. Kasus-kasus korupsi sudah tak terhitung lagi di pelbagai kantor dan dinas pemerintahan yang dijalankan oleh tokoh-tokoh reformis. Kegagalan kalangan reformis untuk mengatasi persoalan korupsi adalah implikasi dari ketiadaan agenda antikorupsi di setiap kementeriaan. Upaya pengentasan korupsi hanya sebatas lip service dan retorika semata.

Persoalan kian runyam tatkala fifgur-figur reformis tersebut gagal memotong rantai pejabat korup di bawah kementeriannya. Birokrat koruptor yang berpengalaman tersebut membuat kubu reformis yang belum berpengalaman dalam birokrasi cenderung berbuat kesalahan berulang kali. Skandal korupsi yang kini mendera dua kementerian mengingatkan publik tentang pentingnya orang-orang kuat (strong individuals) guna menghantam korupsi.

Ketiga, perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di setiap kementeriaan sudah mendesak guna menstop gerakan korupsi menuju pusat kekuasaan. Boleh jadi ada yang menganggap ide ini mustahil di tengah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Namun demikian, integrasi KPK kepada instansi pemerintahan merupakan langkah holistik dalam memerangi korupsi. Kehadirannya bakal mencegah kanker korupsi kian meluas secara top-down maupun bottom-up. Keberadaan Inspektorat Jendral pada setiap kementeriaan ternyata belum berdaya memainkan fungsi pembumihangusan korupsi di banyak intansi pemerintahan.

Peluang untuk menstir pelbagai tender proyek ataupun kehadiran para broker proyek yang kerap meminta biaya lebih kepada mitra bisnis instansi pemerintahan akan berkurang secara bertahap. Lagipula, alokasi anggaran untuk wakil-wakil KPK tersebut bagi setiap instansi atau kementerian sebetulnya jauh lebih murah dibandingkan jumlah kas negara yang sudah dirampok oleh para koruptor dan golongan kleptomaniak.

Ada sebuah optimisme bahwa integrasi KPK ke setiap kementerian akan melahirkan generasi-genarasi birokrat yang melek hukum dalam menafikan jebakan korupsi. Representasi KPK di pelbagai intansi pemerintah bisa dikatakan sebagai satu-satunya harapan rakyat guna membonsai pohon korupsi yang sudah meninggi di republik ini. Keterlibatan para jaksa, hakim, bahkan polisi yang ikut-ikutan menikmati suap dari para buronan kasus korupsi menyingkapkan fakta bahwa aparat penegak hukum tak lain hanyalah ‘koruptor teriak koruptor’.

*) Dosen Universitas Andalas, Padang. Artikel dimuat ulang dari Padang Ekspres, Senin, 26/09/2011.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s