HASIL AUDIT FORENSIK BPK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA: Menimbang Arah Penanganan Kasus Bank Century

horas a naiborhu

Horas A Naiborhu Redaktur Hukum di Klikhukum.com

Oleh: Horas A Naiborhu

Apa signifikansi Hasil Audit Forensik dalam kerangka penanganan Kasus Bank Century? Demikian pertanyaan yang menggelitik dalam mengikuti pemberitaan media massa nasional tentang penyampaian Hasil Audit Forensik Kasus Bank Century oleh BPK kepada DPR RI baru-baru ini.

Sebagaimana kita ketahui, kurang lebih dua tahun yang lalu, Rapat Paripurna DPR RI telah sepakat untuk menyerahkan Kasus Bank Century kepada penegak hukum di negeri ini. Lebih dari itu, DPR RI juga membentuk Panitia Pengawas (Panwas) Kasus Bank Century, suatu institusi yang sesungguhnya problematik dalam kerangka pelaksanaan hak angket oleh DPR. Mengapa problematik? Keberadaan Panwas sesungguhnya tidak dikenal sebagai kelanjutan dari penggunaan hak angket oleh DPR RI. Setelah menyampaikan laporannya kepada Rapat Paripurna DPR, tugas Pansus Angket telah selesai dan oleh karena itu otomatis bubar. Instansi berikutnya adalah Pansus Hak Menyatakan Pendapat oleh DPR, apabila memang ada cukup alasan untuk itu. Problematika keberadaan Panwas Kasus Bank Century pada gilirannya tentu akan menimbulkan problematik lanjutan sebagaimana akan diurai pada bagian berikutnya dalam tulisan ini.

Pertanyaannya kini adalah: Sudah sampai tahapan manakah penanganan Kasus Bank Century oleh instansi penegak hukum di negeri ini? Beberapa waktu silam, Pimpinan KPK menjelaskan bahwa penanganan Kasus Bank Century berada pada tahap Penyelidikan.

Dalam Pasal 1 butir 5 UU No.: 08/1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Perlu kiranya dipahamkan bahwa dalam kerangka penegakan hukum menurut KUHAP, Penyelidikan adalah hal yang berbeda dengan Penyidikan. Pasal 1 butir 2 KUHAP mengartikan Penyidikan sebagai “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Kalau dalam penyelidikan, peristiwa yang menjadi obyek perhatian belum dapat dipastikan apakah suatu tindak pidana atau bukan; maka dalam penyidikan peristiwa yang menjadi obyek perhatian sudah pasti suatu tindak pidana. Dan, penyidikan ditujukan untuk mengumpulkan bukti dan menemukan tersangkanya.

Demikianlah, dalam pandangan KPK, Kasus Bank Century belum dapat dilanjutkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan karena belum dapat ditentukan ada tidaknya dugaan tindak pidana dalam penggunaan uang negara dalam bail-out bank yang kini telah berubah nama menjadi Bank Mutiara. Mengapa demikian?

Sesuai ketentuan dalam UU No.: 24/2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dana yang dikucurkan ke Bank Century adalah penyertaan modal sementara oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), di mana LPS wajib menjual seluruh sahamnya dalam Bank Century (kini Bank Mutiara) paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak LPS menetapkan bank tersebut sebagai bank gagal pada tahun 2008, dengan kemungkinan penyertaan saham tersebut diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing selama 1 (satu) tahun. Dengan demikian, ada atau tidaknya unsur kerugian keuangan negara dalam bail out Bank Century baru dapat diketahui secara final pada 21 November 2013.

Kembali ke pertanyaan semula: Apa signifikansi Hasil Audit Forensik dalam kerangka penanganan Kasus Bank Century? Mengingat penanganan Kasus Bank Century masih berada pada tahan penyelidikan, maka Hasil Audit Forensik tersebut diharapkan berguna untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi dalam bail-out Bank Century. Sebagaimana kita ketahui, unsur mendasar dalam tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia adalah: “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Perlu kiranya dipahamkan bahwa kata kunci dalam setiap rangkaian proses peradilan pidana (tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap persidangan) adalah alat-alat bukti. Ada pun alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP yang terdiri dari: 1). Keterangan saksi; 2). Keterangan ahli; 3). Surat; 4). Petunjuk; dan 5). Keterangan terdakwa. Limitatifnya jenis-jenis alat bukti dalam peradilan pidana menurut KUHAP berarti bahwa para penegak hukum terikat hanya menggunakan alat-alat bukti tersebut dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP di atas. Dengan demikian, pertanyaan yang perlu diajukan adalah: dalam kualifikasi alat bukti apakah gerangan Hasil Audit Forensik yang dihasilkan oleh BPK?

Menurut Zeph Telpner & Michael S. Mostek, a forensic accountant is one who has mastered the science of accounting and is able to assist lawyers and the courts to understand and apply accounting issues to the law and to disputed matters. Forensic accounting experts have extensive experience in investigations to determine solutions to disputed accounting matters, to write expert reports on their investigation, and to appear in court as expert witnesses (Zeph Telpner & Michael S. Mostek, Expert Witnessing in Forensic Accounting: A Handbook for Lawyers and Accountants. Washington, DC.: CRC Press, 2002, hal. 1). Dengan pemahaman yang demikian, dalam keranga KUHAP, Hasil Audit Forensik yang dihasilkan oleh BPK dapat berfungsi sebagai keterangan ahli, tentu saja dengan berpatokan pada suatu asas hukum pembuktian yang berlaku universal: unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi). Artinya, hanya satu alat bukti tidak mempunyai nilai pembuktian yang cukup untuk membuat suatu kesimpulan yang mempunyai konsekuensi yuridis.

Kini, pertanyaan yang menggoda adalah: apakah Hasil Audit Forensik tersebut secara serta-merta berlaku sebagai alat bukti dalam penanganan Kasus Bank Century? Pada titik ini kita harus mengingat betapa dalam setiap permasalahan hukum aspek prosedural sama pentingnya dengan aspek substantif, bahkan keabsahan aspek prosedural tidak jarang justru menentukan nilai yuridis dari aspek substantif!

Pasal 7 ayat 1 UU No.: 15/2006 tentang BPK menyatakan: “BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.” Sedangkan ayat 2 menyatakan: “DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Tata Tertib masing-masing lembaga perwakilan.” Dari konstatasi peraturan tersebut di atas kita mengetahui bahwa hasil pemeriksaan BPK termasuk Hasil Audit Forensik hanya berlaku sebagai laporan kepada DPR yang oleh DPR akan ditindak-lanjuti sesuai Peraturan Tata Tertib DPR.

Kini, Hasil Audit Forensik itu telah berada di tangan DPR. Apabila hendak digunakan dalam rangka penyelidikan dan/atau penyidikan menurut KUHAP, permasalahan yang segera mengemuka adalah: apakah Hasil Audit Forensik berlaku sebagai keterangan ahli? Pada titik ini kita berhadapan dengan 2 (dua) problematika. Pertama, Panwas Kasus Bank Century adalah suatu instansi yang tidak dikenal dalam kerangka penggunaan hak angket oleh DPR. Kedua, secara institusional, audit forensik tentu saja tidak berada dalam ranah keahlian DPR! Dengan demikian, Hasil Audit Forensik tersebut sangat sulit untuk digunakan sebagai keterangan ahli oleh para Anggota DPR. Apabila Hasil Audit Forensik itu hendak ajukan oleh DPR sebagai keterangan saksi, permasalahannya adalah kualifikasi saksi menurut KUHAP adalah pihak yang mengalami, menyaksikan, melihat, atau mendengarkan pokok perkara yang sedang diperiksa, dalam hal ini penggunaan uang negara untuk mem-bail out Bank Century.

Apabila Hasil Audit Forensik akan digunakan oleh BPK sebagai keterangan ahli dalam kerangka penyelidikan dan/atau penyidikan menurut KUHAP, hal itu akan terkendala oleh ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU No.: 15/2006 tentang BPK: “BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.” Secara prosedural, hal itu berarti bahwa hasil pemeriksaan BPK hanya berlaku apabila diserahkan kepada DPR. Sedangkan dari segi substantif, Hasil Audit Forensik tersebut konon bermasalah karena adanya permasalahan pada kualifikasi auditor BPK yang menghasilkan hasil audit tersebut.*[Horas A Naiborhu Redaktur Hukum di Klikhukum.com]

Sumber: https://www.facebook.com/notes/horas-a-naiborhu/hasil-audit-forensik-bpk-dalam-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia-menimbang-ar/287533187964789

This entry was posted in Update Kasus Century and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s