Membongkar Kotak Isu Politisasi Hitam

Sri Mulyani Presidenku

Sri Mulyani Indrawati: Srikandi Ekonomi dari Indonesia yang mendunia

Oleh: Albert WS Kusen

Dalam buku menjalankan negara dengan konstitusi yang diterbitkan oleh Megawati Institute (http://www.deptan.go.id/kln/pdf/iccsr.pdf), mengungkapkan keberadaan sosok Sri Mulyani Indrawati (SMI) sebagai salah tokoh yang memiliki peran penting dalam sejarah pembangunan ekonomi di Indonesia sejak pasca reformasi.

Akan tetapi, ketokohannya sebagai ekonom maupun sebagai teknokrat selama memangku jabatan sebagai menkeu, diterpa isu ‘miring’ yang kini seakan telah menjadi stigma negatif terhadap diri pribadi SMI. Dalam National Economic, Environment and Development Study (NEEDS)  for Climate Change  Indonesia Country Study  FINAL REPORT December 2009 (Aam St Iskandar: 09 Februari jam 1:58), diungkapkan oleh Justiani / Liem Siok Lan / Penasihat Thaksin (PM Thailand): “Sri Mulyani jadi sales promotion girl-nya (SPG) IMF, karena mendapat fee 1% (satu persen) dari setiap pinjaman. Jadi, jangan heran, kalau ekonomi kita terus ditentukan pihak asing”.

Catatan ini secara progresif kontekstual (lihat Vayda 1987), coba mengklarifikasi secara akal sehat (the mode of logic) apa yang dituduhkan oleh panasehat PM Thailand Taksin, di mana SMI sesumbar dianggap sebagai sales promotion girl-nya IMF meraup keuntungan satu persen dari setiap bantuan alias pinjaman IMF kepada Indonesia (pada saat LoI utang US$ 10,14 Miliar IMF kepada Indonesia= berarti SMI meraub US $ 114 juta x rp 10.000= ? fee-nya?).

Pertanyaannya, benarkah SMI meraub fee satu persen dari setiap pinjaman IMF kepada Indonesia? Kalau benar, dapat diasumsikan bahwa SMI adalah manusia paling kaya di Indonesia (silahkan hitung berapa jumlah rupiah atau dollar diraub oleh SMI setiap 1% dari total jumlah hutang IMF selama SMI menjadi promotion girl-nya IMF di Indonesia?). Implikasinya, fee yang dikategorikan sebagai bagian dari tindakan korupsi (suap) terselubung yang masuk dalam ATM-nya, berarti juga SMI secara global dapat diberi gelar sebagai the queen of corrupt in the world?

Membongkar Kotak Isu Politisasi Hitam 

Yang dimaksud politisasi hitam adalah pencitraan negatif yang dikenakan pada seseorang (figur tertentu) yang kebetulan ditengarai akan bertarung dalam suksesi (presiden, guburnur/bupati/ walikota atau jabatan-jabatan strategis lainnya), mengalami atau diterpa isu miring berkenaan dengan kasus atau skandal tindakan amoral (korupsi dan perbuatan asusila) yang distigmatisasi kepada dirinya, meskipun secara juridis belum tentu isu miring tersebut ‘benar’.

Klarifikasi Dimensi Ruang dan Waktu Peran SMI: Bantuan IMF untuk Indonesia

Pertanyaan ke 1, Sejak kapan Sri Mulyani menjadi SPG-nya IMF? Seperti diketahui bahwa Kerjasama RI-IMF dimulai sejak th. 1962 kebetulan Sri Mulyani lahir tahun 1962. Mengingat IMF agak mungkin memilih bayi yg baru lahir sebagai SPG-nya.

Pertanyaan-2 : “Siapakah SPG-nya IMF dari tahun 1963 – 1965 (masa Presiden Soekarno)?

Pertanyaan-3 : “Siapakah SPG-nya IMF dari tahun 1966 – 1996 (Orba – sebelum krismon) ?” Inilah sebagian jabatan Sri Mulyani pada periode orde baru): 1) Asisten Pengajar FEUI; 1985 – 1986, 2) Pengajar Program S1, Extension FEUI, S2, S3, MM-UI; 1986 – Sekarang, 3) Asisten Profesor, University of lllinois at Urbana,Champaign, USA; 1990 – 1992, 4) Staf Ahli Bidang Analisis Kebijaksanaan OTO-BAPPENAS; 1994 – 1995, 5) Anggota Kelompok Kerja – GATS Depkeu-RI; 1995, 6) Anggota Pokja Mobilitas Penduduk Menteri Negara Kependudukan – BKKBN; 1995, 7) Asisten IV Menteri Negara Kependudukan, BKKBN; Mei – Desember 1995.

Pertanyaan-4 :Siapakah SPG-nya IMF pada saat LoI utang US$ 10,14 Miliar ?” Perjanjian itu utamanya ditandatangani oleh Presiden Soeharto, sebagai akibat salah penanganan krisis moneter th. 1997. Penandatangan LoI ke-I adalah Menkeu Mari’e Muhammad dan Gubernur BI Soedrajat Djiwandono. Sementara, sebagian jabatan Sri Mulyani periode itu: 1) Wakil Kepala Bidang Penelitian LPEM FEUI; Mei 1995 – Juni 1998, 2) Kepala Program Magister Perencanaan Kebijakan Publik-UI; 1996-Maret 1999, 3) Ketua I Bidang Kebijakan Ekonomi Dalam dan Luar Negeri serta Kebijaksanaan Pembangunan, PP Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI); 1996 – 2000).

Pertanyaan-5 : “Siapakah SPG lain; Bank Dunia, IGGI, CGI, Paris Club, ADB dll saat itu ?”

» s/d th. 1996, total utang; US$ 136 Miliar (Pemerintah; US$ 54 Miliar + Swasta US$ 82 Miliar)

» 1997-2000, total utang; US$ 207 Miliar (Pemerintah; US$ 140 Miliar + Swasta; US$ 67 Miliar)

» 1% dari US$ 207 Miliar = US$ 2,07 Miliar (setara Rp 20,7 Triliun dgn kurs Rp 10.000 / US$)

Jabatan Sri Mulyani periode itu (1997-2000): 1) Sebagai nara Sumber Sub Tim Perubahan UU Perbankan, Tim Reformasi Hukum – Departemen Kehakiman RI; Agustus 1998-Maret 1999, 2) Kepala LPEM FEUI; Juni 1998 – Sekarang, san 3) Dewan Ekonomi Nasional; 1999 – 2001.

Pertanyaan-6 : “Siapakah SPG-nya IMF pada saat LoI utang US$ 5,3 Miliar ?”

» Ditandatangani 20 Januari 2000 (Pemerintahan alm. Gus Dur – Megawati SP)

» Penandatangan: Menko Ekuin Kwik Kian Gie, Menkeu Bambang Sudibyo, Gubernur BI Syahril Sabirin.

Alasan penandatanganan (perpanjangan kontrak kerjasama dgn IMF hingga Desember 2002) adalah: 1) Perpanjangan tersebut diperlukan karena pemerintah RI telah mengembangkan program ekonomi baru yang disusun oleh pemerintah demokratis pertama hasil pilihan parlemen, 2) Program ekonomi tersebut didesain sejalan dengan agenda reformasi ekonomi dan pembangunan yang didasarkan pada keadilan sosial dan tata pemerintahan yang baik.

Pertanyaan-7 : “Siapakah SPG-nya IMF pada saat LoI utang US$ 4,5 Miliar ?”

» Ditandatangani 13 Desember 2001 (Pemerintahan Megawati SP – Hamzah Haz)

» Penandatangan: Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menkeu Boediono dan Gubernur BI Syahril Sabirin

Alasan penandatanganan (perpanjangan kontrak kerjasama dgn IMF hingga Desember 2003) adalah: 1) Untuk menyelesaikan beberapa target yang belum terpenuhi pada Oktober dan Desember 2001, 2) Termasuk, kriteria kinerja struktural dalam kaji ulang masalah anggaran dan penuntasan masalah BLBI (Pembahasan masalah BLBI ditunda hingga akhir Maret 2002 untuk memberikan keleluasaan waktu untuk menyelesaikan isu penting dan sensitif ini yang bisa diterima oleh semua pihak, termasuk anggota DPR-RI), dan 3) Rencana perpanjangan kontrak RI-IMF ini juga telah dibahas dan disepakati dengan Panitia Anggaran DPR dalam rapat kerja pembicaraan tingkat III/pembahasan RUU-APBN tahun anggaran 2002 -pada Oktober 2001-), 4) Rencana perpanjangan kontrak RI-IMF ini juga sudah dibahas dalam Sidang Kabinet 19 November 2001

Terkait pertanyaan 6 & 7, sebagian jabatan Sri Mulyani periode itu (2000-2002): Sebagai konsultan USAid di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat; 2001-2002 – United States Agency for International Development (USAID) adalah sebuah lembaga pemerintah federal Amerika Serikat yang bersifat independen. Misinya adalah mengelola bantuan kemanusiaan dan ekonomi bagi negara-negara asing – LSM yang berminat dapat mengajukan permohonan bantuan dana dengan membuat proposal proyek sesuai dengan format yang telah ditentukan (Lengkapnya disini: http://www.lp3es.or.id/direktori/fund/usaid.htm. Seperti biasa, namanya “Produk Neolib”, ada catatan miring tentang USAID disini: Sejak Amerika dan Indonesia menandatangani kerjasama perjanjian kerja sama ekonomi pada 1950, Amerika melalui USAID telah memberikan bantuan dana sebesar US$ 80 Juta untuk bidang umum dan US$ 67 Juta untuk membantu perbaikan akibat perang di Indonesia. Akhir 1960, misi USAID di Indonesia adalah untuk membantu pemerintah mengatasi masalah perkembangan penduduk di Indoensia yang semakin meningkat http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=1172&type=2

Pertanyaan-8 : “Berapakah besarnya ‘honor’ yg diterima Sri Mulyani ketika resmi tercatat sebagai ‘SPG-nya’ IMF ?”

» Sri Mulyani tercatat resmi sebagai Direktur Eksekutif IMF periode November 2002 – Oktober 2004

» Tugasnya adalah pengambil keputusan (to execute) yg menentukan berbagai program dan keputusan (action) yg harus diambil IMF (terkait 12 Negara Asia Tenggara – termasuk Indonesia)

» Hubungan antara RI-IMF periode tersebut (Nov 2002 – Okt 2004) adalah: RI memutuskan untuk tidak melanjutkan program bantuan IMF dan mengumumkan akan membayar sisa utang IMF (US$ 8,47 Miliar, yaitu sisa dari total US$ 13,26 Miliar; pencairan pasca krismon th 1997 + perpanjangannya).

Mengapa RI memutuskan untuk ‘memaksakan diri’ melunasi US$ 8,47 Miliar utang IMF pada saat itu? Alasannya, bahwa dengan tidak membutuhkan pinjaman IMF lagi, maka hubungan RI-IMF kembali normal seperti sebelum krisis (1997), namun dengan masih adanya sisa utang RI ke IMF maka RI masih tetap harus melakukan dialog pascaprogram IMF menyangkut kebijakan reformasi ekonomi. 

Pertanyaan-9 : “Berapakah besarnya ‘honor’ yg diterima Sri Mulyani ketika resmi tercatat sebagai ‘SPG-nya’ IMF (Jilid II – 2007) ?”

» th. 2007 Sri Mulyani Indrawati, ditunjuk menjadi salah satu anggota komite reformasi internal IMF

» saat itu Sri Mulyani sedang menjabat sebagai Menteri Keuangan

» setahun sebelumnya (Juni & Oktober 2006) Indonesia melunasi utang dan keluar dari “cengkeraman” IMF

» Sisi lain peran Sri Mulyani yang jarang/tidak pernah diungkap para ekonom “anti neolib” adalah:

1) Mungkin benar bahwa keberadaan IMF itu ‘menghantui’ setiap kebijakan ekonomi Indonesia => makanya RI (dgn Menkeu Pak Boed saat itu) ingin segera melunasi utang IMF dan segera keluar dari “bayang-bayang” IMF, 2) Maka pada Agustus 2003 RI “mengajukan proposal” untuk keluar dari “intervensi” IMF dengan cara memutuskan akan melunasi utangnya => secara logika, pilihan IMF adalah: 1) mempersulit “proposal pelunasan utang” tsb => agar dapat tetap “menghantui Indonesia, 2) menyetujui “proposal pelunasan utang” tsb => agar Indonesia bebas dari “cengkeraman” IMF.

Apakah keputusan yang diambil IMF terkait proposal yang diajukan oleh RI tersebut ? MENYETUJUINYA. Siapakah pejabat IMF yg berwenang atas keputusan thd Negara2 di Asia Tenggara ? SRI MULYANI

Pertanyaan selanjutnya, jika memang Sri Mulyani mendapat keuntungan (1% atas utang Indonesia dan menginginkan perekonomian Indonesia tetap dalam cengkeraman IMF), kenapa keputusan yang diambilnya (menyetujui program pelunasan utang RI ke IMF) malah merugikan / tidak sejalan dengan kepentingan pribadinya itu ? TOLONG DIJAWAB DENGAN LOGIKA & AKAL SEHAT! 

Persamaan dan Perbedaan antara “ekonom neolib” (sample: Boediono & Sri Mulyani) VS “ekonom anti neolib” (sample: Kwik Kian Gie & Rizal Ramli). Persamaannya, ketika menjabat sebagai Menkeu / Menko Ekonomi, keempatnya sama-sama menandatangani perjanjian dengan pihak Bank Dunia, IMF, dan “lembaga neolib” lainnya.

Perbedaannya, yang paling nyata adalah: Kwik Kian Gie & Rizal Ramli sering meneriakkan “anti IMF”, “tolak IMF”, “hindari IMF” (sambil menandatangani perjanjian utang antara RI-IMF, bahkan mengajuan proposal utang baru).

Boediono tidak pernah meneriakkan yel-yel anti IMF tersebut, bahkan dituding sebagai biangnya IMF (tapi masa beliau sebagai Menkeu, keputusan untuk tidak melanjutkan program dengan IMF dibuat).

Demikian juga SMI  tidak pernah meneriakkan yel-yel tersebut, bahkan dituding sebagai biangnya IMF (tapi masa beliau sebagai Menkeu, pelunasan utang IMF dipercepat–dari jadwal 2010 menjadi 2006-). Pertanyaannya: kita lebih pilih percaya mana ? SEBATAS KALIMAT RETORIKA atau SEBUAH KARYA NYATA ?

Refleksi

Kesimpulan sementara: Sulit untuk menemukan “kebersamaan” antara proses “negosiasi” pinjaman (penandatanganan LoI) yang bertepatan dengan jabatan / posisi Sri Mulyani di IMF. Yang ada justru “kebetulan” tepatnya waktu ketika proses keputusan penghentian program IMF (saat Sri Mulyani sebagai pengambil keputusan di IMF) dan proses pelunasan utang IMF (saat Sri Mulyani menjabat sebagai Menkeu). Sumber: Suara Rakyat pada 31 Desember 2010 jam 8:39.

Chris Lowney adalah seorang yang menggunakan arti “kepahlawanan” dalam arti luas. Dalam buku Heroic Leadership (2005), ditulisnya bahwa ciri kepemimpinan heroic ialah keberanian untuk senantiasa melakukan mawas diri, kemampuan merasa nyaman di dunia yang selalu berubah, memiliki cinta kasih untuk mengakui bakat terpendam pada setiap orang yang dijumpai, memotivasi tiap orang untuk mengembangkan bakat-bakat yang dimiliki secara maksimal. Dengan kata lain, pemimpin yang demikian (heroic), lebih memperhatikan kebebasan, kesetaraan dan kesejahteraan orang-orang lain ketimbang mendahulukan kepentingan pribadinya.

—————————————————-

St. Hill, 18 Agustus 2011.

*) Albert Kusen  sejak 2006 sampai sekarang mengajar di Fakultas Keperawatan Unika De La Salle Manado.

This entry was posted in Analisis Kiprah & Kebijakan SMI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s