Kinerja KPU sekarang terburuk sepanjang sejarah

Ketua Umum Partai SRI Damianus Taufan, Sekretaris Nasional Yoshi Erlina, Bendahara Susy Risky Wiyantini, & Ketua Majelis Pertimbangan Partai Rocky Gerung

Ketua Umum Partai SRI Damianus Taufan, Sekretaris Nasional Yoshi Erlina, Bendahara Susy Risky Wiyantini, & Ketua Majelis Pertimbangan Partai Rocky Gerung

Merdeka.com – Jum, 11 Jan 2013

Dari sepuluh partai dianggap memenuhi persyaratan oleh KPU, sembilan di antaranya partai lama dan saat ini masih bercokol di parlemen. Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hanya Nasional Demokrat, partai baru lolos dalam verifikasi.

Ketua Umum Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) Damianus Taufan menilai keputusan KPU itu tidak bisa digugat, Dia menegaskan pihaknya bakal menggugat ke Badan Pengawas Pemilu. Dia menilai kinerja KPU saat ini paling buruk sepanjang sejarah.

Berikut penuturan Damianus Taufan kepada Islahuddin dari merdeka.com saat ditemui di ruang kerjanya, Sekretariat Dewan Pimpinan Nasional Partai SRI, Jalan Latuharhary nomor 16, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/1) siang:

Dari sembilan partai lama dan satu partai baru, apakah akan ada calon alternatif untuk calon presiden dari semua partai itu?

Praktis tidak akan ada tokoh dengan komposisi seperti ini. Sekali lagi yang rugi adalah rakyat. Sekali lagi, kalau ini terjadi dan upaya seluruh partai tidak lolos tidak berhasil dalam menggugat keputusan ini nanti, saya yakin tidak akan lahir tokoh alternatif. Itu oligarki semua. Siapa dari sembilan partai itu sudah mengumumkan calon presiden alternatif? Tidak ada. Itu akan jadi dagang sapi saja. Rakyat akhirnya akan disuruh memilih kucing dalam karung. Rakyat dipaksa memilih, tidak memberikan pilihan bebas.

Kalau namanya bebas memilih itu harus memiliki spektrum pilihan banyak. Cuma bicara kalau ada dua atau tiga, itu artinya rakyat dipaksa memilih itu-itu saja. Apalagi dengan sistem tidak jujur dan terbuka.

Bukankah nanti ada batas suara di parlemen?

Sekali lagi batas suara parlemen harus lahir dari sistem serba terbuka, mengalir dari bawah. Ini berlaku seperti di Jerman. Batas suara parlemen itu ingin meniru Jerman. Tapi jangan lupa di Jerman itu sistemnya sudah terbuka. Artinya tidak ada hambatan orang membuat partai. Itu betul-betul rakyat memilih. Kalau di sini bagaimana? Akhirnya yang terjadi di sini dijadikan alat untuk melanggengkan status quo.

Seberapa yakin anda bisa menang dalam menggugat keputusan KPU?

Saya harus punya keyakinan itu. Tapi secara sosiologis, kami harus melihat masalah ini dengan jernih. Mulanya kami banyak dirugikan oleh stigma awal, kalau Partai SRI tidak lolos verifikasi administrasi, padahal kami sudah lengkap semuanya, anggota hingga kantor sekretariat. Putusan itu ada efeknya terhadap partai dan KPU. KPU dari sisi dana dan kapasitas pelaksanaan di lapangan tidak siap.

Dari sisi partai, terjadi demoralisasi di kalangan pengurus di bawah. Di situ ada ketidakpastian. Ketidakpastian itu menimbulkan keragu-raguan, menurunnya semangat, belum lagi persiapan sudah dilakukan dimentahkan. Kami itu banyak ruginya. Semua itu lahir dari sebuah penilaian keliru karena dalam verifikasi faktual kami membuktikan kami tidak seperti itu.

Verifikasi partai dalam dua tahap itu tidak ada sebenarnya, dalam undang-undang hanya dikatakan, partai lolos ditetapkan dalam sidang pleno setelah dilakukan verifikasi faktual. Dari awal kami ini memang ingin digergaji.

KPU sekarang adalah satu-satunya KPU sejak awal bermasalah. Pada 1998, penetapan partai tidak ada yang ribut, 2004 tidak ribut, 2009 tidak ribut. Sekarang saja sejak awal sudah ribut.

Saya mau bilang kalau DKPP mau konsekuen dengan keputusannya harusnya KPU dipecat. DKPP bilang KPU itu tidak memiliki niatan buruk. Orang menabrak itu tidak punya niat buruk, harusnya tetap dihukum. Kalau karena niat saja melihatnya, tidak ada orang dihukum. Keputusan DKPP terhadap KPU adalah saling menguntungkan.

Kalau mau konsekuen semuanya harusnya dipecat karena semua kesalahan terbukti. Dalam putusannya, DKPP bilang tidak memiliki niatan buruk. Banyak salah KPU itu, di antaranya Kartu Tanda Anggota tidak diverifikasi. Memundurkan waktu tidak ada dasar hukumnya. Saya buktikan itu dalam lembaran negara dan itu sampai punya nomor sama dalam undang-undang sama karena mau mengakomodasi KPU.

Apakah Anda bakal menggugat bersama partai lain?

Gugatan ke Bawaslu tidak bisa ramai-ramai, harus sendiri-sendiri. Kalau komunikasi ada, tapi untuk menggugat harus sendiri. Rapat sidang pleno KPU itu, lucu tidak menghasilkan apa-apa. Suasana protes saat sidang itu seperti anjing menggonggong tapi kafilah tetap berlalu. Kalau dalam istilah Rasputin kepada kaisar Rusia, rakyat bisa menuntut apa saja, tapi raja bisa berbuat apa saja. Seperti itu yang terjadi. Keberatan dalam sidang itu tetap saja tidak didengar. Ada banyak keberatan tapi keputusan KPU tetap saja semaunya. Keberatan tidak ada maknanya, KPU tetap saja memutuskan. Buat apa forum itu. Keberatan-keberatan yang ada tidak ada efeknya.

Kenapa Anda tidak bisa menerima keputusan KPU itu?

Itu argumen standar. Mereka membela partai tidak lolos juga tidak mungkin. Naif mengharapkan yang seperti itu. komentar itu wajar-wajar saja, itu pendapat partisan. Ini bukan sentimentil. Dalam dunia politik hal seperti itu normatif saja. Argumen apa yang bisa diharapkan dari mereka sudah lolos?

Atau Partai SRI akan bergabung dengan salah satu partai lolos?

Partai SRI ada bukan karena dirinya semata-mata. Jangan lupa ada calon presidennya. Anda bisa bayangkan Partai Golkar akan mencalonkan Sri Mulyani. Tidak akan. Tapi saya juga mengerti kenapa Golkar atau PDIP menolak Sri Mulyani. Masing-masing partai sudah memiliki calon. Itu tidak akan berubah.

Tapi bukan berarti di luar Partai SRI tidak bisa melakukan itu, silakan saja. Mungkin teman-teman lain bisa saja. Tapi Partai Sri satu paket dengan calon presidennya. Dalam hal ini kami bukan tidak bisa, tapi memang realitas politiknya tidak memungkinkan. Ini bukan retorika, ini bicara dari realita.

Apakah pengaduan Anda masih memungkinkan untuk lolos?

Kami akan jalani, kami tidak jelek datanya.

Sumber: Merdeka.com

This entry was posted in Partai SRI & KPU. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s