KPU Diduga Memalsukan Peraturan!

Perturan KPU Palsu

KPU diindikasikan melakukan pelanggaran & pemalsuan peraturan. Partai SRI tengah gencar mempersoalkan kejahatan administratif ini.

Kuat Dugaan Pemalsuan Hukum KPU

Melalui siaran pers ini, Dewan Pimpinan Nasional Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:

Ikut dalam Pemilu adalah hak konstitusional partai politik. Konstitusi hanya menyebutkan begitu. Karena itu, setiap penambahan keterangan yang dilakukan oleh institusi negara manapun yang bersifat menambah atau mengurangi ketetapan konstitusi itu, adalah inkonstitusional. Jadi mengklasifikasikan partai-partai, baik secara eksplisit atau implisit, menjadi: “partai parlemen dan non parlemen”, “partai peserta pemilu dan bukan peserta pemilu”, “partai besar dan partai kecil” adalah tindakan inkonstitusional sekaligus diskriminatif.

Kami mendapat kesan kuat bahwa KPU telah dikondisikan untuk menjalankan proses verifikasi partai dengan latar pemahaman yang diskriminatif seperti itu. Pemahaman seperti ini mendorong KPU untuk secara arogan bertindak melampaui ketentuan Undang-Undang dan diskriminatif dalam menilai Partai. Tindakan ini jelas adalah pelanggaran berat pejabat negara yang seharusnya menjadi “sevice station” bagi kepentingan warganegara.

Bahkan tindakan KPU yang kami duga memanipulasi informasi publik melalui situs resminya sendiri sebagai upaya menutup-nutupi lubang-lubang hukum yang timbul akibat kebijakan-kebijakannya yang diskriminatif itu, jelas adalah pelanggaran undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang justeru seharusnya dijaga oleh KPU sebagai lembaga negara. Kami menemukan serangkaian tindakan diskriminatif dan yang diduga melanggar hukum yang dilakukan KPU yang mengakibatkan ketidakadilan dalam proses verifikasi partai politik. Temuan-temuan itu telah kami laporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan proses pemerikasaan sedang dijalankan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Bukti baru yang kami temukan terkait dengan rangkaian pelanggaran KPU dalam proses verifikasi itu adalah dalam hal dugaan “tindakan manipulasi hukum” yaitu dengan memberlakukan peraturan KPU yang sebetulnya tidak merupakan peraturan hukum karena tidak tercatat dalam LEMBARAN NEGARA. Peraturan itu adalah: Peraturan KPU No.:14/2012 dan Peraturan KPU No.:15/2012 yang dijadikan dasar hukum Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi partai-partai politik pada tanggal 28 Oktober 2012, yang ternyata baru diundangkan pada tanggal 31 Oktober 2012. Jadi, Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi itu adalah tidak sah secara hukum, manipulatif secara politik, sekaligus kuat diduga sebagai tindakan pemalsuan dokumen negara oleh pejabat negara.

Tindakan KPU ini sangat kuat terkait dengan upaya lembaga atau personil-personil komisioner  untuk berlaku tidak adil, diskriminatif dan manipulatif.  Berkali-kali kami menemukan upaya KPU membohongi publik dengan cara merekayasa situs resmi-nya sendiri dalam upaya mengelabui publik, dengan cara “memasang, menyisipkan, dan menarik ulang” publikasi hukum yang memang tidak pernah ada, hanya demi membenarkan keputusan hasil verifikasi yang sepenuhnya salah prosedur dan tanpa dasar hukum.

Sebagai lembaga yang seharusnya menjaga integritas Pemilu, KPU justeru sejak awal proses Pemilu sudah memperlihatkan perilaku yang sangat membahayakan jalan dan hasil Pemilu, membahayakan demokrasi, dan menyelewengkan kepercayaan publik yang menginginkan hasil Pemilu yang bersih, jujur dan adil.

Pada akhirnya kami ingin menegaskan bahwa urusan Pemilu bukanlah sekadar urusan internal KPU dengan Partai-partai. Urusan ini adalah urusan Republik,  urusan hak-hak publik. Seharusnyalah pers dan masyarakat luas terlibat dalam upaya menjaga dalil-dalil bernegara yang hari-hari ini diselewengkan oleh mereka yang seharusnya menegakkannya. Sebagai warganegara, akal sehat kita sesungguhnya terhina.

Partai SRI akan memaparkan lebih dalam mengenai poin-poin yang tersebut di atas dalam konferensi pers yang akan diadakan pada Rabu, 21 November 2012, pukul 13.00 WIB di Jl. Latuharhary No. 16 Menteng Jakarta Pusat.

Jakarta, 20 November 2012
D. Taufan
Ketua Umum
Partai Serikat Rakyat Independen

Kontak Media: Efika Rosemarie (efika.rosemarie@partaisri.or.id/ 081310344535)

This entry was posted in Partai SRI & KPU. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s