Peluru Kosong Kasus Century

Sri Mulyani

Hasil audit forensik BPK yang gagal membuktikan adanya bukti-bukti tindak pidana korupsi dalam kebijakan bail out Century semakin menegaskan bahwa kriminalisasi kebijakan Century merupakan megaskandal politik terbesar hasil rekayasa para politisi di DPR.

Hasil audit forensik Badan Pemeriksa Keuangan seharusnya menjadi tamparan keras bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Tudingan membabi-buta para politikus Senayan, yang terus mencurigai adanya patgulipat di balik kebijakan dana talangan Bank Century, lagi-lagi terbukti ibarat peluru kosong. Jika mau serius memberantas korupsi, lebih baik dukung aparat mengusut indikasi kejanggalan transaksi para koleganya di bank swasta itu.

Hasil penelisikan BPK menunjukkan belum ada secuil pun data yang bisa menguatkan indikasi kecurangan di balik lahirnya kebijakan pemerintah tiga tahun lalu itu. Padahal, sejak awal, para anggota Dewan hakulyakin pengucuran dana penyelamatan Century senilai Rp 6,8 triliun berbau korupsi-kolusi. Para politikus pun kian asyik “menggoreng” isu ini setelah muncul dugaan dana mengalir ke partai penguasa. Mereka lantas meminta BPK segera menggelar audit forensik.

Para auditor rupanya tak kunjung menemukan bukti yang sesuai dengan “selera” anggota Dewan. Puluhan juta transaksi telah ditelisik. Hasilnya tetap nol besar. Persoalannya, sejumlah anggota Dewan tetap tak mau percaya. Mereka kini malah menyiapkan jurus baru, akan menyewa kantor akuntan publik internasional untuk menggelar audit independen.

Polah ini menunjukkan sikap plinplan anggota Dewan. Ketika pemerintah berniat menyewa auditor independen, mereka sendiri yang menolaknya dengan alasan konflik kepentingan. Dua tahun lalu, tim hak angket DPR pula yang ngotot menjadikan hasil audit investigasi BPK bak kitab suci. Alasan mereka saat itu, hasil kerja BPK tak sepatutnya diragukan karena inilah lembaga auditor negara yang harus dihormati semua pihak.

Sikap arogan juga berkali-kali mereka pertontonkan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai tak becus lantaran tak kunjung menemukan bukti korupsi di balik kebijakan bailout. Mereka bahkan mengancam bakal kembali membawa persoalan ini ke ranah politik. Ada kesan mereka berupaya “memaksa” BPK membuat kesimpulan audit forensik sesuai dengan skenario mereka.

Untunglah BPK tak terintimidasi. Dalam laporan itu, lembaga ini memang menyebutkan ada sejumlah temuan penting soal Century. Salah satunya aliran dana sekitar Rp 100 miliar dari keluarga Budi Sampoerna, yang tercatat sebagai nasabah bank itu, ke perusahaan penerbit harian nasional yang terafiliasi dengan Partai Demokrat. Ada pula transaksi janggal valuta asing di rekening milik adik ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun BPK menyatakan belum menemukan kaitannya dengan kasus bailout Century.

Kesimpulan ini bisa dipahami, berhubung aliran dana dan transaksi tersebut dilakukan jauh sebelum Century diselamatkan. Yang menarik justru temuan BPK soal aliran dana ke rekening Emir Moeis. Sebagian dana valas yang digelapkan Dewi Tantular, salah seorang anggota keluarga pemilik Century, diketahui mengalir ke politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu. Nilainya mencapai US$ 392 ribu dan terjadi pada 2008, sebelum bank itu disuntik modal.

Temuan ini memperkuat hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dua tahun lalu. Anehnya, DPR tak pernah tertarik menyuarakannya, termasuk ketika politikus Partai Keadilan Sejahtera, Misbakhun, ikut terseret kasus dugaan kredit ekspor fiktif Century. Yang terjadi justru sebaliknya: ramai-ramai melindungi koleganya.[Majalah Tempo Interaktif, 02 Januari 2012]

Sumber: http://epaper.tempo.co/PUBLICATIONS/KT/KT/2012/01/02/ArticleHtmls/Peluru-Kosong-Kasus-Century-02012012003013.shtml?Mode=1

This entry was posted in Update Kasus Century and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Peluru Kosong Kasus Century

  1. mohammad yusuf tahrier says:

    Politikus senayan cap kecap emang begitu. Tereakannya aja lantang “mo membela rakyat, melindungi tanah air Indonesia”, kenyataannya mereka hanya “birahi” melindungi partai dan halaman rumah kaplingnya sendiri. Prat pret prooot… Tolong para PBB (Politikus Beken Baru) yang suka oper akting di tipi, gak usah sok garang, Gak lucu banget…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s