Calon Presiden Indonesia ”Gentayangan” di Mana-mana

Partai SRI

Memilih Sri Mulyani sebagai presiden merupakan upaya penegasan Indonesia untuk bersikap dalam posisi internasional dan mau bersiap untuk menyalip atau menyamai negara-negara Asia Tenggara lainnya yang telah dipandang secara tegas menginjakkan kaki berkompetisi di dunia global.

Oleh: Saras Mahardika

DALAM pandangan masyarakat awam, tahun 2014 itu masih jauh. Masih lebih dari dua tahun untuk mencapainya. Akan tetapi sudut pandang politis melihat tahun 2014 itu sangat dekat. Jika seseorang berniat mencalonkan diri menjadi presiden, maka sekarang merupakan waktu mendesak untuk melakukan kampanye, bagaimanapun caranya. Keterdesakan itu disebabkan oleh pola pendekatan yang harus dipersiapkan untuk wilayah kepulauan seluas Indonesia dengan penduduk ratusan juta.

Beberapa waktu lalu ketika Anas Urbaningrum memakai kaos punggung no.14 (sama dengan nomor punggung Johan Cruyff) saat bermain bola dengan rekan-rekannya, nomor punggung itu pun dikait-kaitkan dengan isu politik yang mencerminkan keinginan Ketua Umum Partai Demokrat itu menjadi presiden di tahun 2014. Politik adalah sebuah penafsiran belaka. Kini di samping Anas, mereka yang juga disebut-sebut menjadi calon presiden Indonesia adalah Ani Yudhoyono, istri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Djoko Suyanto yang dicalonkan oleh PKS, Aburizal Bakrie dan Sri Mulyani. Tokoh terakhir ini dicalonkan oleh partai baru, Partai Serikat Rakyat Independen (SRI).

Munculnya tokoh-tokoh ini menjadi fenomena menarik di Indonesia yang baik secara sosial dan politik, posisi masyarakatnya masih belum jelas dari kacamata internasional. Apakah politik Indonesia liberal, Pancasilais, sosialis, dan apakah kondisi masyarakat Indonesia terkatagori sedang berkembang, telah maju atau justru jalan di tempat secara ekonomi, ini masih belum jelas dalam tataran perkembangan globalisasi. Karena itu kemunculan sekian nama calon presiden ini mencerminkan bagaimana gugus idealis dan fakta sosial yang kini ada di Indoensia.

Kemunculan Sri Mulyani sebagai salah satu calon presiden Indonesia, memberikan gambaran bahwa sekelompok elite sosial dan politik Indonesia memandang bahwa kondisi sosial Indonesia saat ini harus benar-benar digerakkan agar mampu menyamai pergerakan kondisi globalisasi. Sri Mulyani yang diusung oleh Partai SRI mencerminkan gugus idealis tersebut. Sri Mulyani adalah sosok yang sangat dekat dengan citra globalisasi dan perkembangan dunia internasional masa kini. Tidak akan mungkin sebuah negara akan mampu hidup dinamis di tengah dunia sekarang jika tidak mau berdekatan dengan negara-negara maju dalam konsep pembangunannya.

Pola Pembangunan

Di negara-negara Asia Tenggara kini, konsep pembangunannya lebih melihat pola pembangunan yang dikembangkan oleh negara maju. Konsep itu mendekatkan diri pada pasar bebas dan kerja sama regional. Malaysia, meski mayoritas masyarakatnya merupakan keturunan Melayu dan berpenduduk muslim, konsep pembangunannya melirik kapitalis. Misalnya, mereka ikut dalam APEC, membangun pusat pemerintahan baru untuk memisahkan dengan pusat perekonomian, ikut bergabung dalam kompetisi pasar dunia dengan kiat mensponsori event internasional (misalnya Petronas yang mensponsori Formula 1). Singapura, Filipina dan Thailand sudah jelas ikut dalam proses internasionalisasi tersebut. Vietnam kini telah mencairkan hubungan diplomatiknya dan melakukan perjanjian dagang dengan Amerika Serikat. Semuanya mencerminkan bagaimana nilai-nilai kompetitif kapitalisme itu telah masuk ke dalam sistem hubungan antar negara di kawasan Asia Tenggara.

Dalam konteks demikian, para pengusung Sri Mulyani boleh dikatakan ingin menegaskan bahwa kondisi Indonesia sekarang masih belum mantap, masih dalam posisi ragu-ragu untuk masuk dunia kapitalis, meski Indonesia tergabung dalam APEC dan AFTA. Karena itu memilih Sri Mulyani sebagai presiden merupakan upaya penegasan Indonesia untuk bersikap dalam posisi internasional dan mau bersiap untuk menyalip atau menyamai negara-negara Asia Tenggara lainnya yang telah dipandang secara tegas menginjakkan kaki berkompetisi di dunia global.

Kalaupun kelak pencalonan Ani Yudhyono sebagai presiden itu benar, nampaknya fenomena ini mempunyai kesamaan dengan pencalonan Anas Urbaningrum (sekali lagi apabila no. 14 itu benar berpesan demikian). Pencalonan ini memberikan pesan bahwa kondisi sosial masyarakat Indonesia sekarang masih jauh dari siap untuk masuk ke dalam kasanah kompetisi globalisasi. Ini disebabkan karena karakter kultural masyarakat Indonesia masih paternalistik. Ani Yudhyono dan Anas mencerminkan karakter itu. Perwujudan politik yang paternalistik adalah politik simbol yang berakar pada budaya manunggaling kawulo lan gusti. Rakyat hanya bekerja sesuai dengan petunjuk atasan. Apabila atasan berperilaku baik dan jujur, pembangunan pun akan bisa berlangsung dengan baik.

Susilo Bambang Yudhoyono adalah figur simbolis tersebut, proyeksi dari karakter budaya rakyat Indonesia, dan keberhasilannya telah dibuktikan sebanyak dua kali yaitu tahun 2004 dan 2009. Baik Ani Yudhoyono maupun Anas Urbaningrum merupakan derivat simbolis dari SBY, sehingga ada peluang bagi keduanya untuk berpasangan kelak. Kalaupun pasangan ini benar-benar kelak ada, model pembangunan Indonesia tidak akan mungkin akan bisa full melompat menuju kapitalis seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain di Asia Tenggara, tetapi akan terbagi dua. Pembangunan perkotaan akan tetap mengedepankan pada pola kompetitif kapitalis dan pembangunan desa akan tetap menitik beratkan pertanian. Campur tangan kapitalis ke pedesaan akan tetap ada, misalnya dengan penggunaan pupuk pertanian yang di drop oleh para pengusaha yang dekat dengan dunia Barat, demikian juga dengan bibit-bibit pertanian. Boleh dikatakan pengaruh kapitalis itu akan sembunyi-sembunyi masuk ke alam desa (pertanian) dan secara perlahan juga ‘mendidik’ masyarakat desa untuk berperilaku kompetitif. Misalnya menghitung-hitung untung rugi antara hasil pertanian dengan biaya ekonomi dan sosial yang dihabiskan untuk bercocok tanam.

Dalam konteks partai, kehadiran Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera perlu dipertimbangkan. Parta Golkar yang disebut-sebut mendukung Aburizal Bakrie jelas mempunyai perbedaan dengan Golkar di zaman Orde Baru. Kemunculan calon presiden dari partai ini dan calon presiden dari Partai Keadilan Sejahtera, diharapkan akan mampu memberi jembatan antara calon-calon presiden yang lain. Artinya mencoba mendekatkan pola pembangunan yang menitik beratkan pada model pembangunan negara berkembang. Artinya Partai Golkar harus melihat keberhasilan-keberhasilan yang dilakukan Orde Baru di masa lalu. Misalnya, pentahapan pembangunan dalam sebutan Pelita (pembangunan lima tahun), merupakan dasar yang sangat bagus dari pola pembangunan Indonesia di masa lalu. Pola seperti ini seharusnya kembali diberlakukan di Indonesia. Jumlah penduduk yang begitu besar, wilayah yang luas membuat perencanaan merupakan hal yang paling menentukan dalam suksesnya pembangunan.[Bali Post 10 Agustus 2011]

Sumber: http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailrubrik&kid=7&id=5602

This entry was posted in Analisis SMI di Pilpres 2014. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s