Kwik Anti IMF, Tapi Teken 100 Butir LoI IMF

kwik kian gie

Apakah Kwik pro IMF? tentu tidak, dia anti IMF. Cuma dia yang mendandatangani 100 butir kesepakatan dengan IMF

Rizal juga menandatangani perjanjian dengan IMF. Namun Rizal dinilai orang anti IMF.

VIVAnews – Staf Ahli Menko Perekonomian M. Chatib Basri menjawab berbagai tudingan miring mantan menteri Kwik Kian Gie terhadap mantan atasannya Boediono terkait paham neoliberalisme.

Chatib yang merupakan ekonom pendukung pasangan SBY-Boediono balik menuding Kwik tidak memahami soal pernyataan yang dilontarkannya terkait neoliberal. Buktinya, Chatib menyebutkan bahwa Kwik adalah seorang menteri yang menandatangani 100 butir letter of intent dengan IMF.

“Apakah Kwik pro IMF? tentu tidak, dia anti IMF. Cuma dia yang mendandatangani 100 butir kesepakatan dengan IMF,” katanya. Jadi, kata Chatib, tidak bisa menilai seseorang dari suatu kebijakan.

Dia juga menunjukkan contoh mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli. Menurut dia, Rizal juga menandatangani perjanjian dengan IMF. Namun Rizal dinilai orang anti IMF. Tidak bisa menuduh seseorang hanya karena sesorang tanda-tangan suatu kebijakan.

Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli merupakan ekonom yang cukup keras mengkritik kebijakan pemerintah. Bahkan, mereka menuduh Boediono sebagai penganut paham neoliberal. Kwik pun menuding majunya Boediono karena dorongan pihak tertentu.

Namun, tudingan tersebut dibantah oleh kubu SBY-Boediono. “Isu neolib menjadi tidak relevan, makanya saya bilang jangan-jangan Pak Kwik tidak mengerti mengenai hal itu,” katanya.

Chatib mengingatkan kebijakan dari 2001 hingga saat ini tidak berubah. Menurut dia, jika mau berdebat, sebaiknya tentang bagaimana kebijakan mengenai akses pendidikan, kesejahteraan, kesehatan sehingga tidak ribut dengan jargon-jargon.

“Meributkan jargon itu sesuatu yang tidak ada gunanya dan memang tidak tepat,” katanya. Apalagi, dia menekankan Indonesia bukan penganut neoliberal. Buktinya, subsidi untuk rakyat yang tinggi, investasi asing kecil dan impor yang kecil sehingga bukan cermin dari neoliberal. [VivaNews.com, Selasa, 26 Mei 2009, 13:17 WIB]

Kubu SBY: Tak Ada Jejak Neolib di Indonesia

Sejak zaman Gus Dur, sampai zaman SBY, kebijakan ekonomi tidak berubah banyak.

VIVAnews – Stempel neoliberal yang disematkan di pundak cawapres Boediono oleh lawan-lawan politiknya dalam pilpres 2009 dianggap hanya mengada-ada. Ekonom kubu SBY-Boediono melihat tidak ada jejak neoliberal pada ekonomi Indonesia sejak dulu, maupun saat Boediono mendapat kepercayaan memimpin tim ekonomi pemerintah.

Menurut ekonom Universitas Indonesia Chatib Basri dalam diskusi soal ‘Boedionoomics’ di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa 26 Mei 2009, privatisasi BUMN di Indonesia terjadi sejak zaman pemerintahan Gus Dur. Saat itu Indosat dilepas ke asing.

Hal itu memungkinkan karena negara yang sama sekali tidak melibatkan swasta adalah negara komunis, yang sepenuhnya tidak mengandalkan pasar. Meski begitu di Indonesia, porsi terbesar kepemilikan aset masih didominasi BUMN.

“Bank terbesar sekarang adalah BMRI (Mandiri), dan itu milik negara. Saya tidak bisa mencari jejak kalau ekonomi Indonesia adalah neolib. Kebijakan ekonomi Indonesia sejak 2001 sampai sekarang nggak berubah banyak,” kata Chatib, seraya membandingkan kebijakan ekonomi di zaman Gus Dur dan ekonomi di zaman SBY, di mana Boediono pernah memimpin tim ekonomi sebagai Menko Perekonomian.

“Boediono dikenal sebagai ekonom pada 1980-an. Visi misi capres SBY, pertama adalah kesejahteraan, yang dikejar adalah pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja,” katanya.

Kubu SBY Beberkan Bukti Bukan Neoliberal

Anggaran untuk subsidi dan pendidikan mencapai 45 persen dari total APBN.

VIVAnews – Dituding sebagai penganut ideologi neoliberal, kubu pendukung Susilo Bambang Yudhoyono membuka suara. Mereka membeberkan bukti bahwa pemerintahan SBY justru menekankan besarnya peran pemerintah di sektor ekonomi.

Chatib Basri, ekonom pendukung SBY-Boediono menunjuk contoh dari sisi anggaran negara. Menurut dia, dari total anggaran, sekitar 25 persen digunakan untuk subsidi atau setara dengan 2,3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sedangkan, yang dipakai untuk membayar bunga utang 13-15 persen.

Porsi terbesar kedua, menurut dia, adalah anggaran pendidikan, yakni mencapai 20 persen dari total anggaran negara. Jadi, kalau ditotal jumlah keduanya sekitar 45 persen. “Itu berarti peran negara sangat dominan,” ujar Chatib di Jakarta, Selasa, 26 Mei 2009.

Bukti lainnya adalah soal penetrasi impor atau porsi impor dalam perekonomian. Dia mengingatkan jika jumlah impor sangat besar berarti perdagangan suatu negara bisa dianggap terbuka. Nah, rasio impor terhadap PDB Indonesia sebesar 29 persen. Itu lebih kecil dibandingkan Philipina 35 persen, Thailand 74 persen dan Malaysia 80 persen.

“Jadi, negara kita justru relatif tertutup,” kata dia. Karena itu, Chatib mengungkapkan sekarang banyak keluhan dari luar negeri agar Indonesia lebih membuka pasar.

Apalagi, kata dia, jika melihat dari penanaman modal asing. Menurut dia, penanaman modal asing di sini lebih kecil dibandingkan dengan China, India, Taiwan, Philipina dan Korea.

This entry was posted in Paradoks Isu Neoliberal. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s