Sri Mulyani: Kami Tidak Mampu Menaikkan Gaji, Menyediakan Subsidi

capres partai SRI

Sri Mulyani Indrawati - Tokoh yang dimajukan P SRI sebagai bakal calon presiden 2014.

Pengantar Redaksi: Direktur Bank Dunia yang juga mantan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati meluangkan waktu untuk menulis artikel di The Straits Times Singapura Artikel tersebut cukup menarik dan kami kutipkan terjemahannya, dengan judul seperti di atas. Semoga bermanfaat.

APAKAH Musim Semi Arab dapat berubah menjadi musim gugur? Dengan terjadinya berbagai aksi penumpasan demonstran secara keji oleh aparat keamanan di Suriah, perang saudara berdarah di Libya, dan Yaman nyaris dilanda kekacauan, jumlah orang yang skeptis terus bertambah. Gerakan prodemokrasi di Mesir dan Tunisia mampu menghasilkan perubahan rejim yang cepat, meski ke-tidakpastian masih terus terjadi hingga kini. Setelah sempat terjadi masa penuh harapan yang singkat, banyak pengamat kini bertanya-tanya apakah kawasan itu mampu menghasilkan demokrasi dengan perekonomian yang terus bergairah.

Revolusi dan kejadian sesudahnya selalu berubah-ubah dan hasilnya kerapkali berada di ujung pisau tajam. Menjembatani jurang perbedaan yang luas antara ekspektasi yang tinggi dan realita akan keterbatasan anggaran dan kemampuan sudah merupakan ujian itu sendiri. Memperbaiki ketidakadilan di masa lalu dan membangun ekonomi yang menawarkan peluang untuk semua orang menjadi tantangan besar karena penuh dengan ketidakpastian yang mudah menguap dan bahaya oportunisme politik.

Tapi transisi juga merupakan masa untuk terjadinya peluang besar. Pada 1990-an, saya termasuk di antara orang Indonesia yang menuntut dan merayakan kepergian diktator kami sendiri, Suharto, dan saya bergabung ke dalam pemerintahan baru saat beliau turun. Banyak pengamat memprediksi bahwa Indonesia, negara dengan mayoritas umat Muslim terbesar di dunia, tidak akan mampu mempertahankan demokrasi dan pada akhirnya berubah menjadi kacau. Tugas yang kami hadapi begitu menakutkan. Tapi rasa skeptis kami terbukti salah dan kami mempelajari beberapa pelajaran mendasar.

Barangkali, jauh lebih penting lagi, kami belajar bahwa tidak ada solusi yang cocok untuk semua orang untuk sebuah demokratisasi. Setiap negara di Timur Tengah dan Afrika Utara menghadapi tantangan yang unik, yang mana harus mereka atasi dengan cara mereka sendiri. Meskipun demikian, mereka semua harus membuat dobrakan simbolis yang riil dari masa lalu.

Perubahan harus secara resmi dimanifestasikan, dengan UU baru yang di-publikasikan secara meluas. Perundang-undangan yang memberdayakan warga negara dengan kebebasan berekspresi, pemilu yang bebas dan independen, dan kebebasan berkumpul merupakan hal krusial dan masyarakat harus mendapat kejelasan bahwa tak seorang pun berada di atas hukum. Bila ada kekurangan dari faktor tersebut akan me-ngurangi proses transisi.

Lebih jauh lagi, korupsi adalah kutukan bagi perkembangan dimana saja. Jadi pemerintah yang baru harus bergerak cepat untuk membangun institusi dan prosedur dalam memerangi korupsi. Organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, perwakilan kaum miskin dan rentan, dan kaum wanita berperan penting dalam hal ini.

Di Indonesia, kami menandatangani ratusan UU hanya dalam kurun kurang dari 18 bulan, mencakup segala hal mulai dari kebebasan media massa hingga pemilu, korupsi, desentralisasi dan aturan anti-trust. Kami meratifikasi UU keuangan publik yang baru dan menjamin independensi bank sentral.

Para pemimpin baru harus memprediksi dan mengelola berbagai kemunduran. Pada saat pasca revolusi, ekspektasi begitu tinggi dan perintang yang dihadapi para pemimpin cukup besar. Saya tahu berdasarkan pengalaman sendiri bahwa kami tidak selalu memiliki kemewahan untuk mendapatkan hasil terbaik. Kami harus berkompromi dan mencari hasil yang paling baik.

Ancaman keamanan termasuk di antara kemunduran paling serius dalam masa transisi. Sentimen nasionalisme begitu tinggi dan politisi serta berbagai kelompok kepentingan dapat memanfaatk rasa kebangsaan itu. Kerapkali, aparat keamanan adalah peninggalan dari rejim lama dan tidak ada sistem yudisial yang independen. Reformasi membutuhkan waktu dan birokrasi lama mungkin tidak dapat mengimplementasikannya.

Di Indonesia, kami terbiasa menggunakan berbagai inovasi untuk menghadapi dilema semacam itu. Sebagai contoh, kami telah menunjuk seorang hakim independen untuk mengambil alih pengadilan yang korupsi dan bangkrut, karena para hakim karir sudah terlalu kotor. Hal serupa, ketika kami memulai berbagai program uang tunai-untuk-bekerja sebagai bagian dari agenda kami yang pro-orang miskin, kami meminta masyarakat untuk mengelola inisiatif ini.

Lebih luas lagi, para pemimpin baru sudah dianjurkan untuk menjamin bahwa performa ekonomi berjalan baik. Penting untuk memulihkan aktivitas ekonomi untuk para pengusaha, terutama perusahaan skala kecil dan menengah, yang menjadi mesin penggerak utama untuk pembukaan lapangan kerja. Revolusi yang terjadi saat ini dimulai dengan aksi pembakaran diri seorang pedagang bu-ah di Tunisia, yang merasa telah diganggu, dilecehkan dan dihina aparat.

Tapi keberhasilan ekonomi tanpa akuntabilitas dan inklusi sosial tidak dapat dipertahankan terus menerus dan pemerintah baru kerap dihadapkan pada pilihan sulit agar dapat melindungi orang miskin dan rentan. Mereka mungkin terpaksa harus menghapuskan berbagai subsidi yang salah sasaran guna membebaskan berbagai sumber daya untuk program yang lebih tepat sasaran dan program antikemiskinan yang efisien dan penciptaan lapangan kerja. Di Indonesia, kami harus menarik garis antara kelompok orang yang sangat lurus dan hampir miskin. Kami tidak mampu menaikkan gaji atau menyediakan subsidi untuk setiap orang. Bantuan kami harus lebih sesuai sasaran. Ini adalah sebuah pilihan yang sulit dan tidak populer.

Terakhir, negara-negara yang sedang dalam masa transisi membutuhkan dukungan, bukan hanya uang, tapi juga pengetahuan teknologi untuk mengimplementasikan reformasi yang sangat kompleks. Ketika saya menjadi menteri keuangan pemerintah RI, saya memiliki 64.000 karyawan. Tapi, ketika kami harus memodernisasikan sistem perpajakan, kami tidak dapat menemukan pakar yang dibutuhkan di negeri ini. Akhirnya kami membutuhkan bantuan eksternal, meski kami tidak pernah menyerahkan “kepemilikan’ proses reformasi. Kami membuatnya berhasil untuk kami. Bila kami, bangsa Indonesia, tidak bertanggung jawab atas transisi kami sendiri, kegagalan mudah terjadi. Pelajaran itu semestinya juga menjadi pertimbangan bagi semua negara yang mengalami masa transisi. (proyek sindikat/the straits times/meidia/Harian Terbit/*) Diterbitkan pada 10 Agustus 2011 oleh B- Watch.

Sumber: http://bumnwatch.com/sri-mulyani-kami-tidak-mampu-menaikkan-gaji-menyediakan-subsidi/

This entry was posted in Visi & Pemikiran SMI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s