Partai SRI: Kita Tidak Menjual Kucing dalam Karung

Rocky Gerung dalam acara deklarasi SMI Keadilan Banten

JAKARTA, KOMPAS.com — Nama mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mengemuka belakangan ini. Sebuah partai baru yang asosiatif dengan namanya, Serikat Rakyat Independen, mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rabu (3/8/2011) pekan lalu. Terang benderang, Partai SRI mengusung Sri Mulyani menjadi calon presiden dalam Pemilu 2014 mendatang.

Sejumlah tokoh ternama yang selama ini enggan berpartai turun gunung menggagas Partai SRI. Ada pengacara senior Todung Mulya Lubis; pengamat politik Arbi Sanit; aktivis era 1966, Rahman Tolleng; wartawan senior Fikri Jukrie; Dana Iswara; dan dosen Filsafat Universitas Indonesia, Rocky Gerung.

“Kami tidak menjual kucing dalam karung,” ujar Rocky yang menjadi anggota Majelis Pertimbangan Partai.

Banyak kalangan berpendapat, jalan Sri Mulyani tidak akan mulus. Kasus Century dan cap neoliberal akan menjadi peluru yang akan terus dimuntahkan lawan-lawan politiknya. Tak sedikit pula yang pesimisis dengan partai baru ini. Biaya politik di Indonesia mahal. Cukupkah pundi-pundi partai membiayai jaringan di daerah? Selain itu, sejauh mana partai baru ini berhasil membangun kadernya di daerah?

Namun, pertanyaan pentingnya, apakah betul Sri Mulyani bersedia maju dalam Pemilu 2014 nanti? Sejauh mana hubungan Partai SRI dan Sri Mulyani?

Berikut wawancara Kompas.com dengan Rocky Gerung di Kantor Dewan Pimpinan Nasional Partai Sri di Jalanl Latuharhary Nomor 16, Menteng, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Di publik Sri Mulyani enggan berkomentar karena terikat kode etik, tapi kepada para penggagas Partai secara personal apakah dia pernah menyatakan bersedia dicalonkan?

Itu urusan di internal partai. Itu adalah bagian dari strategi politik partai. Biar menjadi misteri, karena kalau saya jawab sekaligus, nanti orang akan dapat membaca strategi kita.

Tapi yang jelas begini, ada kesejajaran antara gagasan Sri Mulyani tentang etika publik yang pernah dia kuliahkan sebelum dia pergi dengan ide dasar pembentukan partai ini. Yang ditunggu kan sebetulnya hanya pernyataan resmi dari Sri Mulyani saja. Kita tinggal tunggu saja.

Jadi, sebenarnya dengan tutup mata saja kita tahu, pasti dia bersedia. Tidak ada alasan untuk tidak bersedia. Tetapi, itu kan tidak bisa diucapkan sekarang karena belum ada semacam jaminan politik.

Apa Sri Mulyani ikut terlibat langsung menggagas partai, seperti Susilo Bambang Yudhoyono dengan partai Demokrat-nya?

Tidak. Kalau dikaitkan dengan SBY jelas berbeda. SBY ingin full circle di dalam urusan itu. Kalau kita cuma bilang Sri Mulyani adalah benchmark, batas, dan tolok ukur dari politik Indonesia. Kalau ada orang lain yang bisa melewati tolok ukur itu kita pasti akan ganti simbol Sri Mulyani.

Kenapa mencalonkan Sri Mulyani?

Orang pertama yang memastikan politik itu harus tidak menganut conflict of interest ya Sri Mulyani. Orang pertama yang dengan nekat menolak kolaborasi politik yang dituntut oleh pengusaha-pengusaha besar ya Sri Mulyani.

Orang pertama yang menyatakan bahwa etika saya adalah integritas, karena itu saya ingin Bank Dunia mengikuti etika saya, adalah Sri Mulyani. Orang pertama yang dikenal di seluruh dunia mengatur seratus dua puluh lima negara miskin adalah Sri Mulyani.

Jadi bandingannya apa gitu loh? Ada bandingannya? Enggak ada bandingannya saya kira.

Dari segi kecerdasan, ya pasti. Dari segi penguasaan manajemen makro ekonomi, nasional, global, ya itu sudah menjadi keahlian dia.

Bagaimana menghadapi serangan “Century” dan cap “Neolib”?

Saya akan terangkan dulu soal neo-liberal (neolib). Neolib artinya kepemimpinan yang anti pajak. Sri Mulyani mengumpulkan pajak untuk subsidi masyarakat bawah. Masak hal seperti itu dikatakan neolib? Ini kan terbalik jalan pikiran kita.

Satu hal penting juga, Sri Mulyani adalah orang pertama yang memaksa beberapa departemen untuk membuat anggaran berdasarkan prinsip gender responsive budget, artinya anggaran departemen hanya turun kalau di dalamnya ada semacam ukuran anggaran akan dipakai untuk memungkinkan perempuan diuntungkan dalam pembuatan kebijakan. Kita tahu posisi perempuan di bawah kaum proletar dalam strata sosial. Dia (perempuan) kelompok yang paling miskin, dan paling tertindas.

Jadi, Sri Mulyani memihak kelompok yang paling tertindas melalui kebijakan. Tetapi mungkin tidak terlihat, karena pada akhirnya kebijakan itu akan turun di APBD. Dan untuk menjalankan APBD itu merupakan fungsi dari partai.

Soal Century?

Kasus ini memang akan menjadi senjata bagi lawan politik nantinya. Kita tidak ada strategi. Karena, kita tahu pada saatnya senjata atau ganjalan itu akan diangkat sendiri oleh yang mengganjal, karena dalam permainan politik ganjalan itu bisa memukul si pengganjal.

Apalagi Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mengatakan tidak ada unsur pidana dalam kasus ini. Namun, yang jadi permasalahan, KPK sudah bilang seperti itu (tidak ditemukan unsur pidana), tetapi DPR bilang harus ada kejahatan (pidana). Pernyataan DPR soal Century itu kan keputusan politik. Nyatanya, KPK tidak menemukan delik pidananya.

Jadi, kita sama sekali tidak khawatir. Kita justru mendorong kalau berhasil menemukan unsur kejahatan pidana dalam kasus ini bawa saja ke pengadilan, biar semua jelas. Maka, kalau ada serangan soal Century, jelas itu hanya serangan politik untuk membuat stigma negatif kepada Sri Mulyani.

Kasus Bank Century mulai merebak akhir 2009. DPR membentuk Pansus Angket Kasus Bank Century dengan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Wakil Presiden Boediono dan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan saat itu.

Sri Mulyani, yang pernah menjabat Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dalam rekomendasi Pansus Angket Kasus Bank Century disebut sebagai salah satu pejabat yang patut bertanggungjawab. Hasil rekomendasi pansus menyebutkan, ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dan korupsi dalam pengucuran dana penyelamatan bank milik Robert Tantular itu.

Namun, meski telah memeriksa 96 saksi, hasil penyelidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, belum menunjukan indikasi tindak pidana dalam kasus pengucuran uang negara sebesar Rp 6,7 triliun tersebut.

Sejumlah individu yang tergabung dalam Partai Sri mengajukan uji materi soal Undang-undang Parpol meminta perubahan syarat pendirian parpol. Sepertinya, Partai SRI mengalami kesulitan membangun jaringan di seluruh Indonesia?

Memang tidak ada sumber dana. Karena kalau kita hitung untuk membuat partai dibutuhkan lebih kurang Rp 400 miliar. Itu artinya hanya orang kaya yang bisa bikin partai. Bahkan koruptor pun tidak bisa bikin partai kalau jumlahnya segitu banyak.

Nah, hal itu melanggar hak orang buat bikin partai. Karena hak itu, tidak ditentukan oleh jumlah uang yang dimiliki karena sudah komitmen kepada demokrasi.

Sekarang politik itu sudah sangat mahal. Oleh karena itu, money politic akan terus berlangsung. Sebab siapa yang punya uang, dia menguasai kekuasaan. Nah, itu yang kita minta di review kembali oleh Mahkamah Konstitusi.

Para pendukung Partai SRI mengajukan uji materi ke Mahkamah Konsitusi pada 15 Juni 2011 lalu terkait syarat pendirian partai politik, sekaligus ketentuan mengenai verifikasi parpol sebagai badan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Para penggugat berpendapat, Pasal 2 Ayat (1) memberatkan partai-partai baru. Ketentuan itu mengatur, parpol harus didirikan minimal oleh 30 orang di setiap provinsi dan harus didaftarkan oleh minimal 50 orang. Pasal 3 Ayat (2) mengatur tentang syarat verifikasi menjadi partai berbadan hukum, antara lain harus memiliki kepengurusan di 33 provinsi, 75 persen kabupaten/kota, dan 50 persen kecamatan di seluruh Indonesia.

Mahkamah Konstitusi menilai ketentuan tersebut tidak melanggar hak konstitusional warga negara untuk memajukan diri secara kolektif, berserikat, dan lainnya.

Lalu, sumber dana Partai SRI dari mana?

Swadaya. Ada iuran anggota. Ada simpatisan. Di beberapa daerah, ada banyak orang yang berinisiatif membantu dan membangun jaringan partai. Sosok Sri Mulyani melahirkan militansi.

Kita juga punya kesepakatan kalau terlibat dalam politik, kita harus berani membiayai diri sendiri. Contoh yang paling konkret adalah kita berkomitmen memangkas penghasilan kita (pengurus pusat), antara 30 sampai 50 persen selama enam bulan ini untuk membiayai partai.

Anda pernah aktif di Perhimpunan Indonesia Baru (PIB) pimpinan almarhum Sjahrir. Demikian pula, Daminaus Taufan (Ketua Umum Partai SRI) pernah menjadi Wakil Sekjen Partai Indonesia Baru. Partai itu gagal. Lalu, apa yang bisa meyakinkan masyarakat kalau partai ini layak dipilih dan akan berhasil?

Ya, karena kegagalan dulu itu. Kita penasaran kenapa gagal. Orang bilang karena kita tidak punya dana, ya memang betul dari dulu kita kurang dalam hal dana. Tetapi kalau kita berhenti karena kita gagal, artinya kita terima pandangan, bahwa hanya yang punya uang yang boleh bikin partai. Nah, pandangan ini yang mau kita lawan.

Partai ini baru. Belum punya massa. Sedang berjuang membangung jaringan. Dipimpin oleh tokoh yang pernah bergabung di partai yang gagal. Berarti keunggulan partai ini cuma menjual sosok Sri Mulyani saja?

Tidak. Sri Mulyani seorang figur di partai ini. Tapi di belakang itu ada gagasan dan ide, seperti etika publik, gagasan tentang republikanisme, dan gagasan tentang partisipasi aktif warga negara yang biasanya hanya cuma diminta dan diimbau saja. Itu yang kita unggulkan. Karena kita tahu pikiran Sri Mulyani, maka kita terjemahkan untuk platform partai.

Yang dijual memang semestinya tokoh. Tetapi, yang harus dicermati adalah kita menjual barang yang tidak menipu kan? Karena itu dari awal kita edarkan partai ini mengusung Sri Mulyani. Silakan pilih, dia bagus atau tidak. Kalau beberapa pihak mengatakan dia korupsi, kita terangkan kalau dia tidak melakukan itu. Justru dia membuat kebijakan untuk mencegah Indonesia jatuh dalam krisis ekonomi.

Kalau kebijakannya salah? Mungkin saja salah. Tetapi apakah dia korupsi? Tidak, karena dia orang yang berani ambil tindakan saat kritis. Kalau Sri Mulyani tidak berani ambil kebijakan saat itu, mungkin sekarang kita seperti Yunani. Dalam pemikirannya, Bank Century merupakan rumah besar yang sedang kebakaran, dan harus segera dipadamkan agar tidak merembet ke rumah yang lain.

Sri Mulyani dinilai banyak orang hampir sama seperti sosok Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono, yang namanya melambung ketika teraniaya. Menurut Anda?

Tidak. Sri Mulyani melambung bukan karena teraniaya. Kita tidak mengambil sudut pandang seperti itu. Yang kita ambil adalah sudut pandang keberanian dia untuk menyatakan tidak kepada kolusi kepentingan. Belum pernah ada orang seperti itu di Indonesia. Dia ambil risiko, dengan bilang oke saya mundur yang penting saya tidak didikte. Dengan cara itu dia bilang kalau dirinya tidak teraniaya bahkan justru dia katakan menang.

Partai ini seperti mengkultuskan Sri Mulyani…

Kultus itu artinya kita tidak tahu siapa dia, asal usulnya, apa isi otaknya, tetapi kita puja dia. Kalau sekarang ini kita tahu persis otaknya, mentalnya, dan keberanian Sri Mulyani mengambil keputusan, dan merawat republik ini. Itu semua rasional dan bisa terukur. Kultus tidak bisa diukur. Kultus juga memihak tanpa kalkulasi rasional. Kalau kita tetap memihak dalam kalkulasi rasional.

Ini kan masih 2011, tetapi dari awal kita bilang kalau kita akan memilih dia (Sri Mulyani). Dan, masyarakat akan melihat kalau kita tidak menjual kucing dalam karung lagi. Bandingkan misalnya, banyak partai besar, punya pemilih besar, tapi entah siapa tokohnya. Kalau ada, tokoh itu harus membersihkan dirinya dari berbagai dosa di masa lalu.

Sri Mulyani secara jelas kita sebut, walaupun memang akan terganjal di kasus Century. Tapi, kita akan cari keadilan itu.

Sumber Kompas.com Ary Wibowo | Heru Margianto | Senin, 8 Agustus 2011 | 10:39 WIB.

http://nasional.kompas.com/read/2011/08/08/10392978/Partai.SRI.Kita.Tidak.Menjual.Kucing.dalam.Karung