Integritas Antikorupsi

Wapres Boediono & Menkeu Sri Mulyani

Wapres Boediono & Menkeu Sri Mulyani

Oleh: Denny Indrayana*

Azan magrib berkumandang, Kamis (7/4) petang. Saya baru menginjakkan kaki di rumah. Ciuman hangat dari istri dan anak-anak baru saya rasakan hangat ketika nada dering berbunyi.

Perintah untuk menyusul rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Denpasar, Bali. Pikiran saya langsung maju ke Jumat (8/4).Seharusnya kemarin saya menjadi tuan rumah focus group discussion terkait RUU Tindak Pidana Korupsi. Terbayang diskusi menarik dan penting yang harus saya lewatkan.Tetapi, tentu saja semua agenda harus dikesampingkan jika ada perintah dari Presiden.Rumusnya, agenda Staf Khusus Presiden adalah mengikuti agenda Presiden SBY. Maka, gerak cepat segera dilakukan, tiket disiapkan, pakaian dibereskan, dan saya segera menyusuri jalan tol menuju Bandara Soekarno-Hatta. Keesokan harinya,saya baru menyadari, meskipun melewatkan diskusi RUU Antikorupsi yang pasti sangat hangat, Allah telah mengatur agar saya menemukan kehangatan lain di Denpasar.

Sebelum pembukaan ASEAN Finance Ministerial Meeting, yang dilakukan Presiden SBY, saya dikejutkan oleh masuknya Ibu Sri Mulyani Indrawati ke ruang acara. Pertemuan itu singkat. Kami hanya sempat bertegur sapa, saling menanyakan kabar dan kesehatan. Tetapi, senyum segar dan sumringah dari Mbak Ani tetap menghadirkan kesegaran. Saya dan beberapa rekan staf khusus yang sempat berbincang singkat merasakan kehangatan sesaat itu.“Ibu sehat?”tanya saya. “Alhamdulillah. Denny bagaimana? Sehatkan?” balasnya bertanya.Dengan intonasi yang menunjukkan kesungguhan, bukan pertanyaan basa-basi. Pertemuan singkat itu segera saya kabarkan ke dunia Twitter. Kicauan tentang pertemuan dengan Mbak Ani segera mendapatkan banyak komentar.

Mayoritas menyatakan kerinduannya dan titip salam kepada beliau.Beberapa menyatakan kebanggaannya ketika saya kirimkan foto Mbak Ani di antara semua delegasi laki-laki. Tentu ada pula segelintir yang masih mengungkit soal Century. Hasil kerja Panitia Angket yang kemudian dikukuhkan dalam voting paripurna DPR memang menyatakan ada masalah dalam pengucuran dana penyelamatan Century tersebut. Meski harus segera dicatat, itu keputusan politik DPR. Adalah harus dipahami bahwa keputusan politik jelas bukan keputusan hukum. Dan proses hukum baik yang dilakukan kejaksaan, kepolisian, ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan belum ada bukti tindak pidana korupsi dalam kebijakan penyaluran dana Bank Century.

Tetapi, tidak mengherankan jikalau masih banyak publik mengingat hingar-bingarnya kasus Century dan mengaitkannya dengan Mbak Ani. Saya dalam beberapa kesempatan turun ke daerah dan memberikan kuliah umum, selalu mendapatkan pertanyaan yang seragam terkait konsistensi pemberantasan korupsi. Belum tuntasnya kasus Century – karena tidak mengait Sri Mulyani dan Pak Boediono – dianggap sebagai tidak seriusnya komitmen pemberantasan korupsi.Permasalahan Century agaknya sangat dalam tertanam dalam benak publik. Siapa pun yang merekayasanya telah berhasil melakukan infiltrasi media yang efektif untuk membangun kesan keliru terhadap para pejuang antikorupsi sekelas Pak Boediono dan Sri Mulyani. Saya selalu mengatakan. Tentu ada masalah hukum terkait Bank Century.

Itu sebabnya ada persidangan dan vonis bersalah kepada Robert Tantular dan beberapa afiliasi usahanya. Namun, jika yang dikaitkan melakukan kesalahan Mbak Ani dan Pak Boed, saya berbeda pendapat.Saya hanya lebih berpegang pada kajian dan putusan hukum lembaga penegak hukum, utamanya KPK yang lebih dapat dijadikan referensi dan rujukan terkait kasus dan komitmen antikorupsi. Sejauh ini dalam beberapa kali rapat dengar pendapat dengan DPR, para penegak hukum termasuk KPK tetap konsisten berpendapat Mbak Ani dan Pak Boed tidak melakukan kebijakan yang koruptif. Tentu adalah sah jika ada yang berbeda pendapat dengan saya. Indonesia adalah salah satu negara dengan iklim demokratis yang terbaik dan terbebas di dunia.

Maka, tidak heran ketika saya berkicau di Twitter bahwa senang bertemu Mbak Ani yang saya anggap representasi integritas antikorupsi, ada saja satu-dua yang menanggapinya tidak sependapat. Bahkan menyatakan saya memulai kampanye capres 2014. Padahal jelas tidak demikian.Adalah benar bahwa dalam penilaian saya,Mbak Ani adalah pejuang antikorupsi, namun bukan berarti otomatis ada kampanye untuk 2014. Siapa yang menjadi Presiden, bahkan capres 2014 tentu merupakan salah satu rahasia Tuhan, dengan tetap ada ikhtiar dari kita.Presiden SBY dalam satu kesempatan diskusi mengatakan, terkait siapa menjadi presiden, faktor takdir Ilahi tersebut sangatlah signifikan. Kalaupun Mbak Ani akan diusung pendukungnya menjadi capres, pastilah tidak mudah.

Karena dengan mekanisme yang ada sekarang, setiap capres harus dicalonkan oleh parpol atau gabungan parpol. Pemikiran akan adanya capres perseorangan belum dapat diwujudkan tanpa didahului perubahan UUD 1945. Saya amati baru PKS yang diberitakan mendukung ide perubahan konstitusi untuk mengakomodasi adanya capres perseorangan.Tidak tertutup memang beberapa partai lain yang calonnya sulit memenuhi ambang batas calon presiden dari parpol akan juga mendukung ide calon perseorangan. Tetapi, saya memprediksi, beberapa partai besar akan lebih mendukung mekanisme pencalonan tetap melalui parpol atau gabungan parpol. Karena itu, konsep capres perseorangan tetap sulit untuk direalisasikan.

Itu artinya,untuk pribadi semacam Mbak Ani, yang rekam jejak antikorupsinya jelas dan tidak mempunyai keterkaitan kuat dengan parpol, peluang untuk berkiprah dalam dunia politik apatah lagi menjadi capres tentu juga semakin tidak mudah.Apalagi, dengan keputusan politik DPR yang telah menyatakan kebijakan penyelamatan Century bermasalah, nama-nama yang didakwa bertanggung jawab tentu akan sulit didukung oleh parpol ataupun politikus di DPR. Perlu dicatat, saya sengaja menggunakan istilah poliTikus, bukan politisi. Saya memang membedakan konsep politisi dan poliTikus. Orangorang baik masih banyak – dan harus dibuat makin banyak – yang menjadi politisi. Bagaimanapun kualitas parpol akan makin baik, salah satunya dengan makin banyaknya sumber daya antikorupsi yang terjun ke dunia politik praktis.

Politisi berbeda dengan poliTikus, yang bagi saya adalah representasi pegiat politik yang bermasalah dari visi antikorupsi. PoliTikus adalah pegiat politik yang berpolitik dengan gaya tikus; hewan yang telah dinobatkan sebagai simbol utama perilaku koruptor. Berjuang melawan koruptor dan mafia memang niscaya mendapatkan serangan balik. Mbak Ani telah mengalaminya. Pimpinan KPK Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto juga pernah dikriminalisasikan. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum bahkan sedikit-banyak menghadapi modus counter attack yang relatif sama dari para mafioso. Serangan dilakukan melalui upaya hukum di MA ataupun MK, melalui model pengawasan ataupun revisi regulasi di Parlemen, sampai serangan kriminalisasi bahkan fisik kepada para pejuang antikorupsi.

Tetapi, siapa pun yang telah berikrar berjihad melawan korupsi dan mafiosonya niscaya akan berhadapan dan harus siap dengan serangan balik demikian.Tak boleh ada kata mundur, apalagi menyerah. Tetap doa and do the best. Keep on fighting for the better Indonesia.[Harian Seputar Indonesia, Saturday, 09 April 2011]

*) DENNY INDRAYANA, Guru Besar Hukum Tata Negara UGM Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM & Pemberantasan KKN.

This entry was posted in Hati Nurani Mereka Bicara SMI. Bookmark the permalink.

2 Responses to Integritas Antikorupsi

  1. nbasis says:

    ketika Gayus bersaksi. Maka…….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s